Potretkota.com - Dukungan Eri Cahyadi menolak reklamasi empat pulau Surabaya Waterfront Land (SWL) saat di ruang rapat Wali Kota Surabaya dianggap para tokoh yang memperjuangan nasib ribuan nelayan ataupun petani tambak setengah hati.
Hal itu disampaikan Taufik Monyong, budayawan asal Kecamatan Bulak Surabaya. Menurutnya, tanda tangan yang dibuat Eri Cahyadi setengah hati. “Harusnya surat penolakan reklamasi bermaterai itu yang sudah disodorkan ditandatangai, bukan ikut mendukung,” ujarnya, Rabu (25/9/2024).
Taufik Monyong menyebut, keikutsertaan Eri Cahyadi tanda tangan menolak reklamasi Surabaya Waterfront Land diragukan. Janji berjuang menolak reklamasi bersama calon Wali Kota Surabaya petahana ini juga dianggap bernuansa politik. “Jangan sampai nelayan dikasih janji politik, lihat saja surat ijo, tanda tangan yang sudah bermaterai saja dilanggar, apalagi ini tidak bermaterai,” jelasnya.
Kalau mendukung tolak reklamasi, disebut Taufik Monyong seharusnya bahasa yang digunakan Eri Cahyadi sama dengan yang disodorkan warga pesisir, tidak bertele-tele. Karena surat Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang ditujukan kepada Direktur Perencanaan Ruang Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan hanya sebuah saran, bukan penegasan.
“Kalau saran yang ditujukan ke Kementerian itu bisa diabaikan. Jangan ada kepalsuan, sekali tolak ya tetap tolak, tidak ada cara dan bahasa lain atau dengan kata lain. Ini baru berkepihakan Wali Kota kepada warga pesisir atau masyarakat Surabaya,” imbuh Taufik Monyong.
kontrak politik surat ijo 18 November 2020/dokumen istimewa
Pun demikian, Heroe Budiarto, Koordinator Forum Masyarakat Madani Maritim, menyebut masyarakat nelayan ataupun petani tambak harus tetap mengawal penolakan reklamasi Surabaya Waterfront Land seluas seluas kurang lebih 1.084.57 hektar.
“Kami paham Proyek Stategi Nasional (PSN) ini kental bernuansa politis, setidak 60% lebih kemungkinan mendapatkan persetujuan dari Parpol. Kemungkinan faktor pragmatis, celah titik lemah ini yang biasanya digunakan pengusaha untuk memperoleh legalitas perijinan. Jadi perjuangan ini belum selesai dan tak boleh berhenti, harus dikawal,” papar Heroe.
Pernyataan Heroe tanpa sebab, karena saat bertemu dengan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi pernah bicarakan harus ada pengawalan dan perjuangan serius dari masyarakat. “Harus kita kawal bersama-sama, perjuangan ini belum selesai. Kita saling menguatkan Wali Kota Surabaya untuk menolak reklamasi,” pungkasnya.
Sebelumnya, Eri Cahyadi mengklaim dengan caranya sudah menolak reklamasi Surabaya Waterfront Land. Hal itu disampaikan saat acara rapat bersama nelayan, aktivis, masyarakat di ruang sidang Wali Kota Surabaya, Selasa (24/9/2024).
“Kita punya cara masing-masing, mari ikhtiar bersama, kita punya tujuan yang sama dengan bahasa berbeda,” kata Eri Cahyadi. (Hyu)
