Usman dan Anton DLH Disebut Terima Uang Penyedia
Para terdakwa korupsi UKL UPL Situbondo

Usman dan Anton DLH Disebut Terima Uang Penyedia

Potretkota.com - Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Situbondo Ir. Usman, MMdan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DLH Situbondo Anton Sujarwo, S.Sos. MH, disebut-sebut terima uang total Rp 105 juta, dalam pekerjaan Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Kegiatan Peningkatan Jalan di Kabupaten Situbondo.

“Kalau Usman disebut terima Rp 90 juta, Untuk Anton Rp 15 juta. Jadi total Rp 105 juta,” ujar Kasi Pidana Khusus (pidsus) Kejaksaan Negeri, (Kejari) Situbondo, I Nyoman Wasita Triantara SH Mhum di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Rabu (9/11/2022) disela persidangan.

Sementara, Puji Antoro pengacara Usman mengaku, kliennya sama sekali tidak terima uang. “Itu kan pengakuan sepihak dari terdakwa Toni Wahyudi. Kalau ada bukti silahkan, jangan asal sebut,” tegasnya.

Menurut Puji Antoro, kliennya terdakwa Usman sudah bekerja sesuai prosedur, karena segala sesuatu penyusunan pengadaan diatur dalam Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo Nomor 188/021/431.205.1.1/2021. “Dalam SK jelas, segala sesuatu penyusunan pengadaan urusan PPK. Jadi Usman ini tidak tau apa-apa, karena penyusunan anggaran untuk pengadaan UKL UPL itu Kepala Dinas sebelumnya, Kholil. Jadi mens rea (niat jahat) Usman dari mana?” tambahnya.

Senada, Khoirul Anwar pengacara Anton Sujarwo menepis uang Rp 15 juta dari penyedia. “Itu kan hutang piutang yang digunakan untuk kegiatan dinas. Uang dibayarkan sebelum pemeriksaan kejaksaan. Bukti kwitansi ada semua,” tepisnya.

Khoirul Anwar juga mengklaim, kliennya terdakwa Anton Sujarwo sudah bekerja sesuai prosedur. Mengacu Pasal 5 Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup. “Kepala Dinas sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas memimpin melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang lingkungan hidup,” jelasnya.

Terpisah, Drs. Agus Yusuf Arianto, Msi, pengurus Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) Jawa Timur mengaku, pidana pengadaan barang dan jasa terjadi jika ada kkn, gratifikasi, fiktif, markup, pemalsuan dan kongkalikong. “Itu baru pidana,” singkatnya.

BERITA TERKAIT: Bagi-bagi Korupsi UKL UPL Situbondo Rp 894 Juta

Untuk diketahui, dalam pengadaan pekerjaan Penyusunan UKL-UPLKegiatan Peningkatan Jalan di Kabupaten Situbondo, JPU menyeret beberapa nama, selain Kepala DLH Kabupaten Situbondo Usman, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Siswadi Satya Putra dan Pejabat Pembuat Komitmen Anton Sujarwo juga ada nama lain, diantarnya Anggota Tim Teknis Pemeriksaan Dokumen Lingkungan UKL-UPL Toni Wahyudi. Penyedia Jasa Konsultansi Direktur CV Qolbu Persada Yudhistira Hari Sandi dan Staf Administrasi dan Marketing dari CV Qolbu Persada Yudi Kristanto. Dalam dakwaan, para terdakwa dianggap merugikan keuangan negara Rp 676.376.900. (Hyu)

900 Mobil Listrik Siap Beroperasi di KTT G20 Bali
Bentang Bendera Merah Putih 3219 Meter di Jembatan Suramadu