Waduh! Audit YKP dan PT Yekape Belum Selesai

Perkara Dugaan Mega Korupsi di SP3

Waduh! Audit YKP dan PT Yekape Belum Selesai

Seperti diketahui, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) sudah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) perkara dugaan korupsi mega triliunan Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Kota Surabaya dan PT Yekape Surabaya, 15 Desember 2020. Alasan SP3 yang disampaikan media, karena pidana yang disangkakan tidak cukup bukti.

Potretkota.com - Dalam hearing yang disampaikan oleh Direktur PT Yekape Surabaya, Hermien Roosita di ruang Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, bahwa pihaknya masih melakukan audit terhadap perusahaan yang di modali oleh YKP dan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

"Kami masih mengaudit berapa rumah yang terjual, berapa rumah yang belum terjual dan lahan mana yang bisa dilakukan pengembangan," kata Hermien, audit sejak 21 Agustus 2019 dibawah pengawasam Kejati Jatim, Senin (12/4/2021).

Hal senada dijelaskan Ketua Pengurus YKP Kota Surabaya, Maria Theresia Ekawati Rahayu, yang juga Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemkot Surabaya. Menurutnya, sampai saai ini audit belum selesai.

"Audit laporan keuangan YKP tahun 2020 sedang proses dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik. Dan tepatnya Laporan keuangan tahun 2020 diaudit awal tahun 2021," jelas Maria Theresia Ekawati Rahayu, Selasa (13/4/2021)..

Namun sayang, Maria Theresia Ekawati Rahayu enggan menyebut akuntan publik yang ditunjuk untuk malakukan audit YKP selama ini. "Untuk auditor bukan rahasia, cukup disebut KAP aja," singkatnya.

BACA JUGA: Masih Perkara YKP, GPD Siapkan Gugatan Seri 3

Untuk diketahui, dalam buku Jaksa vs Mafia Aset yang ditulis mantan Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Jatim, Didik Farkhan Alisyahdi, SH., MH, menjelaskan, YKP Kota Surabaya sampai tahun 2007, sebagai organ dari Pemkot Surabaya masih setor ke Kas Daerah dan masih dilakukan audit rutin oleh Inspektorat Pemkot Surabaya.

Namun setelah itu YKP dan PT Yekape (PT yang dibentuk YKP) berjalan seolah diprivatisasi oleh pengurusnya (sembilan orang yang ‘membajak’ YKP sudah mengubah ADART). Kemudian secara perlahan dan melawan hukum ‘memisahkan’ diri dari Pemkot Surabaya. Hingga asetnya terus berkembang karena bergerak (yayasan) di bidang properti mencapai triliunan rupiah.

Setelah dipelajari anatomi kronologis ‘pisahnya’ YKP dari Pemkot Surabaya, Kejati Jatim sepakat menaikan perkara dugaan korupsi ke tahap penyelidikan kemudian berlanjut ke penyidikan.

Kejati Jatim saat itu menemukan dua alat bukti, namun perkaranya tidak berlanjut ke Pengadilan, malah di SP3. (Tio)

Saham Pemkot Surabaya ke PT Yekape Cuma Rp 1 Juta
Residivis Alan Pemilik 17 Ekstasi Ngaku Disel Tikus