Potretkota.com - Setelah Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS) Choirul Anwar (CA), Direktur Keuangan dan SDM PDTS KBS Moch Nahroni (MN), Direktur Operasional dan Umum Nurika Widyasanti (NW), serta anggota Badan Pengawas PDTS KBS Eliya Emi Suprapto (EES) jadi tahanan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim).
Tak hanya itu, advokat Moh. Ma'ruf Syah (MMS) yang juga pengurus Partai Golkar Jatim dan pengurus PWNU Jatim turut jadi tersangka dan harus pakai rompi tahanan Kejaksaan.
Baca juga: Setahun, PDTS KBS Setor Dividen Rp5 Miliar ke Pemkot Surabaya
Alasan Kejati Jatim menetapkan empat tersangka baru terkait pengelolaan keuangan lPDTS KBS tahun anggaran 2025–2026.
Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim Dr. IG Punia Atmaja NR, S.H., M.H saat jumpa pers mengatakan, dugaan penyimpangan bermula pada Februari 2025, ketika jajaran direksi dan sejumlah karyawan PDTS KBS mendapat panggilan pemeriksaan dari Kejaksaan Negeri (Kejati) Tanjung Perak terkait pemeriksaan dugaan korupsi pengelolaan sewa tenant.
Saat itu, tersangka NW dan MN disebut menghubungi EES untuk mencari pengacara yang dapat membantu menangani persoalan hukum tersebut.
"EES kemudian memperkenalkan keduanya kepada MMS," kata Punia Atmaja.
Awalnya, MMS meminta uang lawyer fee Rp100 juta serta dana Rp500 juta berdalih untuk mengupayakan agar perkara di Kejari Tanjung Perak ditutup.
Baca juga: Penyidik Kejati Jatim Limpahkan Perkara Korupsi Eks Dirut KBS Choirul Anwar ke Kejari Surabaya
"Dana tersebut diduga dikeluarkan dari kas PDTS KBS atas persetujuan NW dan MN, kemudian diserahkan melalui EES kepada MMS. Namun, berdasarkan hasil penyidikan, uang tersebut tidak pernah diberikan kepada penyidik Kejari Tanjung Perak," jelas Punia Atmaja.
Persoalan kembali berkembang pada April 2025 ketika direksi dan Badan Pengawas PDTS KBS menjalani pemeriksaan Kejati Jatim terkait dugaan korupsi pengelolaan keuangan periode 2013–2024, yang menjerat Choirul Anwar.
Dalam perkara tersebut, MMS diduga kembali meminta uang dengan nilai yang terus bertambah. "Total dana yang telah dikeluarkan dari PDTS KBS mencapai Rp2,41 miliar. Namun, uang tersebut juga tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejati Jatim," jelas Punia Atmaja.
Untuk mempertanggungjawabkan pengeluaran tersebut, penyidik menduga keempat tersangka kongkalikong atau bersekongkol membuat dokumen kerja sama jasa hukum, termasuk review standar operasional prosedur (SOP), perjanjian kerja sama (PKS) fiktif, serta kuitansi honorarium konsultan hukum dan biaya pendampingan litigasi.
Baca juga: Imagine Promosindo Langganan Paket Pengadaan EO Dispora Jatim
Dokumen-dokumen tersebut diduga dibuat agar pengeluaran uang kas PDTS KBS sebesar Rp2,41 miliar seolah-olah merupakan kegiatan perusahaan yang sah.
Selain itu, penyidik juga menemukan pengeluaran kas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, yakni sebesar Rp707,77 juta pada 2025 dan Rp152,78 juta pada 2026. Pengeluaran tersebut berkaitan dengan operasional perusahaan, pembelian bahan bakar minyak (BBM), pembayaran tunjangan hari raya (THR), serta honorarium.
Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur, total uang kas PDTS KBS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan mencapai Rp3.270.559.452 atau sekitar Rp3,27 miliar.
Atas perbuatannya, keempat tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Secara subsidiair, penyidik menerapkan Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf a atau c KUHP juncto Pasal 18 undang-undang yang sama. (ASB)
Editor : Redaksi