potretkota.com - Upaya memperkuat pemberantasan korupsi melalui pengembalian aset hasil kejahatan memasuki babak baru. Komisi III DPR RI bersama pemerintah akhirnya menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dibawa ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis, (19/11/2026).
Kesepakatan tersebut dicapai setelah Panitia Kerja (Panja), seluruh fraksi, dan pemerintah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama. Rapat yang berlangsung di Ruang Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026), dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Seluruh peserta rapat menyatakan persetujuan setelah mendengarkan laporan hasil pembahasan dan pandangan akhir masing-masing fraksi.
Baca Juga: Ipong Muchlissoni Bongkar Pengakuan Korupsi Bilowo
Dalam rapat tersebut, Dasco secara langsung meminta persetujuan anggota Komisi III dan pemerintah untuk melanjutkan pembahasan RUU ke tahap pengambilan keputusan.
“Apakah naskah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II, yaitu pengambilan keputusan atas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang akan dijadwalkan pada Rapat Paripurna DPR terdekat? Setuju?” ujar Dasco.
Persetujuan seluruh fraksi tidak hanya menjadi penanda selesainya pembahasan tingkat pertama, tetapi juga menegaskan sejumlah aspek yang harus diperhatikan dalam penerapan aturan tersebut. Di antaranya pengawasan pengadilan, perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, serta pembentukan badan pengelola dan badan pengawas aset. Ketentuan tersebut dinilai penting agar kewenangan negara dalam merampas aset tidak membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan.
Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, dalam laporannya mengungkapkan bahwa pembahasan telah mencakup 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Jumlah tersebut terdiri dari 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru. Ia juga menegaskan bahwa proses pembahasan melibatkan aspirasi masyarakat dan masukan para ahli.
Baca Juga: Bilowo Ponorogo Didakwa Terlibat Korupsi Program BSPS Sumenep
“Hal ini semata dilakukan untuk memberikan pencerahan dan pengayaan dalam pembahasan dan untuk mewujudkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang partisipatif dan berkeadilan,” ujar Habiburokhman.
Dari sisi substansi, RUU tersebut memuat sepuluh pokok pengaturan, mulai dari prinsip efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia hingga kriteria aset yang dapat dirampas.
Salah satu perhatian penting adalah pengaturan perampasan aset tanpa putusan pidana, yang mencakup proses penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, permohonan kepada pengadilan, pemeriksaan persidangan, hingga pelaksanaan putusan. RUU ini juga mengatur perlindungan pihak ketiga, pengembalian aset kepada korban, pengelolaan aset secara profesional, pengawasan independen, serta pemanfaatan teknologi informasi.
Baca Juga: 7 Anggota DPR RI Luar Dapil Usulkan Bedah Rumah di Sumenep
Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej yang mewakili pemerintah menyatakan persetujuan agar RUU tersebut dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II.
Pemerintah memandang pengaturan perampasan aset, termasuk mekanisme tanpa putusan pidana, sebagai instrumen untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan kejahatan lainnya yang merugikan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat. Setelah seluruh pihak menyatakan persetujuan, perwakilan fraksi dan pemerintah menandatangani naskah RUU sebagai tanda berakhirnya Pembicaraan Tingkat I. Selanjutnya, nasib RUU tersebut akan ditentukan melalui pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI. (ASB)
Editor : Redaksi