Potretkota.com - Menjelang akhir masa jabatan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan 2014-2019, dari lima fraksi di antaranya. PDIP, Nasdem, Demokrat, PKS dan Hanura menyayangkan kinerja Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf.
Penyebabnya, karena Bupati Pasuruan dan Wakilnya serta Pemkab Pasuruan tidak datang, menghadiri rapat paripurna. Sehingga rapat paripurna dibatalkan dan nantinya akan di jadwalkan ulang.
Rapat paripurna tersebut, membahas pengesahan persolan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2020. Rencana, kelima fraksi ini menolak pengesahan KUA PPAS Tahun 2020 dalam sidang paripurna yang dinilai menabrak aturan.
Ketua Fraksi dari Gerindra, Rohani Siswanto mengatakan, selain lima fraksi yang menolak, ada fraksi lain yakni PKB dan Golkar tidak ikut menandatangani. Sebab menurutnya, ada kesalahan prosedur dalam pos anggaran dana hibah dan bantuan sosial (Bansos). Tak hanya itu, transparasi penggunaan anggaran juga seperti pembahasan anggaran dana hibah Rp 165,49 miliar dan bansos Rp 30,85 miliar tidak terealisasi seperti pada tahun 2019 lalu.
"Pada tahun 2020 draf KUA PPAS kita kembalikan ke Pemkab. Hal ini dilakukan agar ditata ulang agar sesuai dengan aturan perundangan. Tidak seperti tahun lalu dana hibah dan bansos hanya berupa gelondongan saja," kata Rohani, Senin (19/08/2019).
Menurut dia, pada penganggaran tersebut terjadi ketimpangan antara kebutuhan wajib dan kebutuhan pilihan yang jauh lebih besar. Sementara anggaran kebutuhan sekunder yang diantara untuk pembangunan madrasah dan ponpes hingga saat proposal bantuan yang masuk masih 20 persen.
Tambah Rohani, menurutnya prosedur penyaluran hibah dan bansos harus didasarkan pada proposal yang telah dievaluasi. "Sampai saat ini masih 20 persen yang masuk. Ini yang tidak sesuai prosedur penyaluran dana hibah dan bansos," terangnya.
Senada disampaikan Joko Cahyono, Ketua Fraksi Nasdem, bawah ketimpangan anggaran yang wajib dan pilihan berbanding lurus dengan lambannya pembangunan di Kabupaten Pasuruan. Kondisi jalan yang rusak dan gedung sekolah yang rusak justru tidak diprioritaskan dalam anggaran pembangunan.
"Belum lagi jalan rusak dan gedung sekolah yang rusak parah dan bencana kekeringan air bersih yang ada di Kabupaten Pasuruan masih menjadi pemandangan sehari-hari. Yang hingga sampai saat ini masi ada belum teratasi," pungkas Joko. (Mat)
