Potretkota.com - Memprotes persoalan ketersediaan air bersih bagi warga Panggungrejo, Kota Pasuruan, massa yang tergabung dalam BEM Pasuruan Raya dan PMII mendatangi Kantor Wali Kota Pasuruan, Rabu (23/9/2026).
Dalam aksinya, massa membakar ban bekas dan menyuarakan sejumlah aspirasi, salah satunya terkait pembangunan rumah podcast Wakil Wali Kota yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan masyarakat.
Baca juga: Lurah Gentong Respons Cepat Keluhan Parkir Motor Wali Santri
Puluhan mahasiswa berorasi di depan pintu masuk Kantor Wali Kota Pasuruan dengan membentangkan spanduk dan poster. Mereka juga membawa jeriken serta gerobak kosong sebagai simbol protes atas persoalan ketersediaan air bersih bagi warga Panggungrejo.
"Air bersih lebih mendesak daripada sekadar membangun rumah podcast Wakil Wali Kota yang menghamburkan uang rakyat," cetus salah satu peserta aksi.
Aksi tersebut dikawal puluhan personel Polres Pasuruan Kota dan Satpol PP. Sementara itu, Dinas Perhubungan turut mengatur arus lalu lintas di sekitar lokasi aksi.
Massa menyuarakan sejumlah kritik terhadap kebijakan Pemerintah Kota Pasuruan yang mereka nilai belum berpihak pada kepentingan masyarakat.
"Memperbaiki rumah dinas dengan anggaran ratusan juta bisa, tetapi kenapa kebutuhan rakyat yang paling mendasar, yakni air bersih, belum bisa dipenuhi oleh Pemkot Pasuruan? Mana Ketua DPRD?" teriak koordinator aksi.
Baca juga: Kekeringan Melanda 3 Dusun di Kedungrejo, Kapolres Pasuruan Salurkan Bantuan Air Bersih
Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo bersama Wakil Wali Kota M. Nawawi sempat menemui massa di depan pintu masuk Kantor Wali Kota Pasuruan. Namun, kehadiran keduanya tidak digubris massa aksi karena Ketua DPRD Kota Pasuruan, M. Toyib, tidak hadir menemui mereka.
"Mana Ketua DPRD? Jangan hanya bersembunyi di bawah ketiak aparat untuk berlindung," teriak salah satu mahasiswa.
Dalam aksi tersebut, massa menyodorkan tiga poin tuntutan yang kemudian diteken oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasuruan. Salah satu tuntutan mereka adalah agar kebijakan pemerintah lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat.
"Alihkan dana podcast dan pembangunan rumah dinas untuk kepentingan yang pro rakyat. DPRD sebagai fungsi kontrol jangan hanya menyetujui, tetapi juga harus mengontrol," kata salah satu mahasiswa saat menyampaikan tuntutannya.
Baca juga: Kapolres Pasuruan Kota Sosialisasi Layanan 110 di Balai Wartawan
Usai berorasi di depan Kantor Wali Kota Pasuruan, massa kemudian melanjutkan aksi di depan Kantor DPRD Kota Pasuruan hingga sekitar pukul 19.00 WIB.
"Hingga pukul 19.00 WIB, Ketua DPRD Kota Pasuruan tidak menemui kami. Maka dengan ini, kantor DPRD kami segel," tutup koordinator lapangan aksi sambil membentangkan spanduk di depan pintu masuk gedung DPRD Kota Pasuruan.
Gedung tersebut merupakan tempat berkantornya 30 anggota DPRD Kota Pasuruan yang berasal dari empat daerah pemilihan. (dyt)
Editor : Redaksi