Potretkota.com – Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis (12/11/2026). Penyerahan surat tersebut dilakukan langsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Kedatangan Gibran diterima Ketua MPR RI Ahmad Muzani bersama jajaran pimpinan MPR. Pertemuan berlangsung sekitar 20 menit. Usai pertemuan, Muzani membenarkan bahwa putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut secara langsung menyampaikan surat pengunduran dirinya.
"Mas Gibran menyampaikan maksud kedatangannya adalah untuk menyampaikan surat pengunduran diri dan meminta agar proses pengunduran diri tersebut segera diproses oleh majelis," kata Ahmad Muzani kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Kamis.
Muzani menjelaskan, dalam pertemuan tersebut Gibran tidak banyak berbicara. Bahkan, Gibran tidak menjelaskan secara terperinci alasan di balik keputusannya mengundurkan diri. Menurut Muzani, pembicaraan hanya berfokus pada penyampaian surat dan permintaan agar MPR segera menindaklanjutinya.
"Beliau tidak menyampaikan banyak hal. Beliau menyampaikan maksud kedatangannya adalah untuk menyampaikan surat pengunduran diri dan meminta agar proses pengunduran diri tersebut segera diproses oleh majelis," ujar Muzani.
Setelah menerima surat tersebut, pimpinan MPR langsung menjadwalkan rapat pimpinan untuk menentukan langkah selanjutnya. MPR juga akan menggelar rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) guna membahas proses pengisian jabatan Wakil Presiden.
Muzani menyebut, berdasarkan ketentuan konstitusi, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menetapkan Wakil Presiden definitif pengganti Gibran. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu 14 hari setelah menerima surat permintaan dari MPR untuk mengajukan dua nama calon pengganti.
Pengunduran diri Gibran berlangsung di tengah polemik persyaratan pendidikan yang sebelumnya menjadi perhatian publik, menyusul perkembangan putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi sebelumnya mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait posisi Gibran sebagai Wakil Presiden.
Dengan penyerahan surat tersebut, dinamika politik dan ketatanegaraan nasional memasuki babak baru. Publik kini menunggu tindak lanjut MPR serta proses konstitusional penetapan Wakil Presiden pengganti untuk melanjutkan pemerintahan bersama Presiden Prabowo Subianto. (ASB)
Editor : Redaksi
