Potretkota.com - Ahmad Rofik SH MH, pengacara terdakwa Eko Nukaji Hariyadi mengaku, sertifikat tanah yang sudah digadaikan sudah dikuasai oleh pihak desa. Selain itu, tanah yang terdampak tol 2,4 hektar juga sudah diganti dengan 6,4 hektar.
“Uang pembelian tanah kas desa yang terdampak oleh pembangunan tol, sudah tersalurkan semua. Disini Desa Pucuk sudah diuntungkan,” jelas Ahmad Rofik usai sidang di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Selasa (11/10/2022).
Menurut Ahmad Rofik, terdakwa bingung kalau ini dianggap korupsi. “Karena sertifikat tanah dipakai jaminan hutang. Otomatis perbuatan terdakwa bukan korupsi, melainkan perbuatan terdakwa utang piutang,” tambahnya.
Ahmad Rofik juga menyebut, uang pembebasan tanah kas desa, juga dibagi-bagikan sekitar Rp 26 juta. “Dalam rapat panitia, terdapat beberapa pejabat diberi sejumlah uang kepada pihak Kecamatan. Yang jelas, terdakwa tidak pernah mengambil uang untuk kepentingan pribadi,” imbuhnya
Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Andie Wicaksono SH, MH menuntut terdakwa dengan pidana 6 tahun, denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan. Selain itu, terdakwa Eko Nukaji Hariyadi diharuskan membayar uang pengganti Rp 617.282.000 subsider 8 bulan penjara.
JPU menilai, terdakwa Eko Nukaji Hariyadi melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.
Eko Nukaji Hariyadi selaku Kepala Desa Pecuk, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk periode 2013-2019 didakwa oleh JPU karena belum setor 8 sertifikat kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Perbuatannya, selain merugikan negara juga merugikan orang lain yang sudah memberikan pinjaman dengan jaminan sertifikat hak milik atas tanah pengganti. Sehingga, status kepemilikan hak atas 8 bidang tanah pengganti kas desa menjadi tidak jelas secara hukum. (Hyu)
