Potretkota.com - Anggota DPRD Jawa Timur Freddy Poernomo mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak berhenti pada penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dalam menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah di luar negeri. Menurutnya, setiap misi dagang maupun kerja sama sister province harus memiliki target yang terukur serta tindak lanjut yang jelas.
Freddy mengatakan, kerja sama antarpemerintah daerah atau government to government (G2G) dapat menjadi pintu masuk untuk membuka peluang perdagangan, investasi, sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan di Jawa Timur.
Baca juga: Para Tergugat Gelar Akademik Tak Pernah Hadir Saat Sidang Mediasi
"Saya setuju, karena kita harus kooperatif membuka peluang-peluang bisnis yang bisa kita jual kepada beberapa provinsi di luar negeri. Tetapi persoalannya bukan hanya sekadar MoU yang dibangun, melainkan bagaimana target dan realisasi kerja sama di bidang bisnis itu benar-benar terealisasi," ujar Freddy kepada media, Senin (21/9/2026).
Ia menilai misi dagang yang dilakukan Pemprov Jatim perlu disertai target waktu dan indikator keberhasilan. Dengan demikian, setiap kerja sama yang telah dibangun dapat dievaluasi secara berkala dan tidak berhenti sebagai agenda seremonial.
"Apapun namanya, misi dagang silakan. Tetapi harus punya target waktu. Bukan hanya wacana, harus ada target, kemudian ada evaluasi," tegasnya.
Politisi Golkar ini juga menyinggung rencana hubungan kerja sama dengan Alexandria, Mesir. Ia meminta Pemprov Jatim memastikan kerja sama tersebut memiliki tindak lanjut konkret, terutama dalam mengidentifikasi produk unggulan Jawa Timur yang dapat dipasarkan ke luar negeri serta peluang investasi yang dapat dibawa masuk ke Jatim.
"Kalau Gubernur sudah berani membuka hubungan dengan Alexandria di Mesir, tentunya ini sudah menjadi pekerjaan. Apa follow up-nya? Potensi apa yang bisa dijual, yang menjadi salah satu potensi Jawa Timur, dan potensi apa yang bisa menimbulkan investor hadir ke Jawa Timur. Itu yang penting," katanya.
Menurut Freddy, persoalan kesinambungan program juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Ia mencontohkan pengalaman kerja sama yang pernah dijembatani antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Osaka, Jepang.
Freddy menyebut, saat itu pihak Osaka bahkan telah menyiapkan berbagai konsep dan desain terkait program kerja sama. Namun, pergantian pejabat membuat program tersebut tidak berlanjut karena pejabat baru dinilai tidak mengetahui program yang telah dirintis sebelumnya.
"Ini yang saya sayangkan. Pemerintah itu harus hadir secara estafet, kolektif. Siapa pun pejabatnya, yang dilakukan pemerintah itu namanya G2G, government to government. Jadi harus dilihat keberlanjutannya," tambahnya.
Baca juga: Sukur Priyanto DPRD Bojonegoro Klaim Gelar Akademik D3 ke S1 Tak Linier Cuma Setahun Tetap Sah
Ia menegaskan, keberhasilan misi dagang dan kerja sama luar negeri seharusnya diukur dari dampak nyata terhadap perekonomian daerah. Salah satunya adalah masuknya investasi baru dan terciptanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat Jawa Timur.
Anggota Komisi A DPRD Jatim ini juga meminta organisasi perangkat daerah yang membidangi investasi melakukan evaluasi terhadap berbagai kerja sama yang telah dibangun Jatim dengan sejumlah wilayah dan negara lain.
"Jatim sudah banyak dengan Australia Barat, China, Osaka, Korea, bahkan dengan Inggris. Sekarang follow up-nya apa? Itu yang penting. Perlu ada evaluasi," katanya.
Di sisi lain, Freddy menyoroti persoalan birokrasi dan pelayanan perizinan yang menurutnya masih menjadi keluhan sejumlah investor asing. Ia mengatakan, pemerintah daerah harus memberikan kepastian dan kemudahan bagi investor yang telah berkomitmen menanamkan modal di Jawa Timur.
Ia mencontohkan pengalaman seorang investor yang telah menyelesaikan berbagai proses perizinan dan bersiap membangun proyek yang diproyeksikan menyerap sekitar 5.000 tenaga kerja. Namun, setelah proses tersebut berjalan, muncul persoalan di tingkat daerah yang justru dapat mengganggu kepercayaan investor.
Baca juga: Kampus Tak Berizin Tetap Beri Gelar, Ahli Hukum: Bisa Dibatalkan
"Saya pernah mendatangi salah satu investor. Begitu seluruh urusan perizinan sampai dia membangun sudah direalisasikan dan nantinya akan membutuhkan 5.000 tenaga kerja, ada oknum dari daerah, pemerintah, datang meminta partisipasi untuk pembangunan jalan. Kan konyol. Hal seperti itu tidak perlu terjadi," tutur Freddy.
Menurut dia, kepercayaan investor terhadap Jawa Timur harus menjadi perhatian utama. Komitmen yang disampaikan pemerintah dalam forum internasional maupun misi dagang harus diikuti pelayanan birokrasi yang konsisten ketika investor mulai merealisasikan investasinya di daerah.
Karena itu, Freddy mengapresiasi langkah Pemprov Jatim dalam membuka hubungan dan misi dagang ke berbagai wilayah luar negeri. Namun, ia kembali mengingatkan agar setiap kerja sama memiliki target, jadwal tindak lanjut, serta evaluasi yang jelas.
"Saya sangat mengapresiasi dan sangat mendukung misi Gubernur ini. Paling penting ada follow up-nya dan dievaluasi. Kalau selama ini sudah mewujudkan fakta riil, bisa memberikan investor masuk ke Jawa Timur, tentu saya sangat apresiasi. Ini dalam rangka membangun lapangan pekerjaan dan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi Jawa Timur," pungkasnya. (Hyu)
Editor : Redaksi