Potretkota.com - Ratusan buruh dari berbagai daerah di Jawa Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan, Surabaya, Jumat (20/11/2026). Aksi tersebut digelar menjelang penetapan upah minimum tahun 2027. Para pekerja mendesak pemerintah menetapkan besaran upah yang mampu memenuhi kebutuhan hidup layak bagi buruh dan keluarganya.
Massa aksi datang dari sejumlah daerah, di antaranya Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, Mojokerto, dan Jombang. Mereka membawa spanduk serta menyuarakan sejumlah tuntutan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), hingga Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) tahun 2027.
Baca Juga: Emak-emak Desak Pemkot Surabaya Tutup Hidden Barhouse
Dalam aksinya, buruh menuntut Gubernur Jawa Timur menetapkan UMP 2027 minimal sebesar Rp3.742.675. Sementara untuk UMSP, mereka meminta besaran upah minimal mencapai Rp3.929.809.
Sekretaris Perda KSPI Provinsi Jawa Timur, Jazuli, menyampaikan bahwa tuntutan tersebut merupakan upaya buruh agar kebijakan pengupahan tahun depan benar-benar memperhatikan kebutuhan hidup pekerja.
"Kami meminta Gubernur Jawa Timur menetapkan UMP tahun 2027 minimal sebesar Rp3.742.675. Angka ini menjadi salah satu tuntutan kami agar kenaikan upah benar-benar memperhatikan kebutuhan hidup layak pekerja," ujar Jazuli.
Tak hanya UMP dan UMSP, buruh juga mendesak agar penetapan UMK dan UMSK di seluruh wilayah Jawa Timur mengacu pada kebutuhan hidup layak (KHL). Mereka meminta pemerintah tidak mengabaikan rekomendasi yang telah disampaikan oleh masing-masing bupati dan wali kota.
Baca Juga: Gerakan Sopir Truk Jawa Timur Masih Tutup Jalan Wonokromo
"Kami mendesak agar penetapan UMK dan UMSK di seluruh Jawa Timur mengacu pada kebutuhan hidup layak serta tidak mengabaikan rekomendasi dari bupati dan wali kota," tegasnya.
Aksi ini digelar menjelang batas waktu penetapan upah minimum kabupaten/kota tahun 2027 yang dijadwalkan paling lambat 25 November 2026. Buruh berharap Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat menetapkan kebijakan pengupahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus memenuhi kebutuhan keluarga mereka.
Unjuk rasa tersebut sempat menggunakan sebagian badan jalan di depan Kantor Gubernur Jawa Timur. Kondisi ini menyebabkan arus lalu lintas di sekitar lokasi mengalami perlambatan. Sejumlah petugas kepolisian diterjunkan untuk mengatur kendaraan guna mengantisipasi kemacetan.
Baca Juga: Pendemo Desak Kejaksaan Kembangkan Kasus Ganjar Siswo Pramono Pemkot Surabaya
Buruh menegaskan tidak akan berhenti menyuarakan tuntutannya. Mereka bahkan mengancam kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tuntutan penetapan upah minimum 2027 yang layak tidak mendapatkan respons dari pemerintah.
"Kami berharap tuntutan buruh ini menjadi perhatian pemerintah. Jika tuntutan upah layak tidak mendapatkan respons, kami siap kembali turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar," pungkasnya. (Hyu)
Editor : Redaksi