Menyoal Pemberitahuan Demo-Demoan Bermotif Transaksional

avatar potretkota.com
Eko Gagak
Eko Gagak

Potretkota.com - Aktivis sekaligus Kontributor Publik, Eko Gagak menyoroti maraknya dugaan praktik demonstrasi bermotif transaksional yang belakangan dinilai semakin meresahkan ruang publik di Surabaya dan sejumlah daerah di Jawa Timur.

Menurut Eko, dalam hampir tiga tahun terakhir, terdapat pergeseran pola penyampaian pendapat di muka umum. Aksi demonstrasi yang seharusnya menjadi instrumen kontrol sosial dan sarana menyampaikan aspirasi masyarakat, diduga dimanfaatkan oleh oknum organisasi kemasyarakatan maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tertentu untuk kepentingan pribadi.

Baca Juga: Imagine Promosindo Langganan Paket Pengadaan EO Dispora Jatim

Ia menyebut pola tersebut sebagai aksi "demo-demoan" atau aksi yang kerap diasosiasikan dengan istilah "bodrex".

Modus yang disorot antara lain pengiriman surat pemberitahuan aksi kepada institusi pemerintah maupun pelaku usaha yang diduga dijadikan sarana tekanan untuk memperoleh keuntungan tertentu.

"Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional warga negara yang dilindungi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Namun, kebebasan tersebut harus dijalankan sesuai ketentuan hukum dan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan transaksional," ujar Eko.

Ia menjelaskan, berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 1998, penyampaian pendapat di muka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada kepolisian. Ketentuan tersebut, menurutnya, tidak semestinya dimanfaatkan sebagai instrumen untuk menekan pihak tertentu melalui pengiriman surat aksi secara berulang.

Eko menegaskan, apabila dalam praktiknya terdapat unsur ancaman, intimidasi, atau permintaan keuntungan secara melawan hukum, tindakan tersebut perlu ditelusuri oleh aparat penegak hukum berdasarkan ketentuan pidana yang berlaku.

Karena itu, ia meminta kepolisian meningkatkan pengawasan terhadap dugaan penyalahgunaan kegiatan demonstrasi. Penanganan harus dilakukan secara profesional, objektif, dan berdasarkan bukti hukum.

Menurutnya, pembiaran terhadap dugaan praktik demonstrasi transaksional berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Bahkan, kondisi tersebut dapat memunculkan persepsi negatif mengenai kemungkinan adanya hubungan tidak sehat antara oknum LSM, oknum media, dan pihak-pihak tertentu.

Baca Juga: Awas! Aroma “Copet” APBD di Balik Gerak Jalan Mojokerto - Surabaya

Selain berpotensi mengganggu ketertiban umum, fenomena tersebut dinilai dapat merusak citra gerakan masyarakat sipil. LSM dan media yang selama ini menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen juga berisiko terkena dampak negatif akibat ulah segelintir oknum.

"Jangan sampai tindakan segelintir oknum justru merusak kepercayaan masyarakat terhadap gerakan masyarakat sipil. Demonstrasi harus menjadi sarana memperjuangkan kepentingan publik, bukan dijadikan pekerjaan atau alat mencari keuntungan pribadi," tegasnya.

Eko juga menyoroti dampak praktik tersebut terhadap dunia usaha. Menurutnya, pelaku usaha membutuhkan kepastian hukum, stabilitas keamanan, serta iklim investasi yang kondusif. Aksi yang disertai dugaan intimidasi dan tekanan transaksional dapat mengganggu kegiatan operasional perusahaan serta menciptakan ketidakpastian.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Eko mendorong sejumlah langkah konkret. Pertama, aparat penegak hukum bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) diharapkan melakukan penelusuran sesuai kewenangan dan ketentuan hukum terhadap transaksi keuangan yang memiliki indikasi tindak pidana.

Baca Juga: Hitungan Hari: Tender EO Gerak Jalan Mojokerto–Suroboyo Dua Kali Bermasalah, Layak Dipersoal

Kedua, pelaku usaha maupun lembaga negara diminta tidak ragu menempuh jalur hukum apabila menemukan dugaan ancaman, intimidasi, pemerasan, atau tindakan melawan hukum yang mengatasnamakan kegiatan demonstrasi.

Ketiga, kepolisian diharapkan memastikan mekanisme pemberitahuan penyampaian pendapat di muka umum berjalan sesuai peraturan perundang-undangan, sekaligus menindak setiap dugaan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.

Eko menegaskan, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan salah satu pilar demokrasi yang harus dijaga. Namun, pelaksanaannya juga harus disertai tanggung jawab dan penghormatan terhadap hak orang lain.

"Demokrasi harus dikembalikan pada prinsip dasarnya, yakni sebagai ruang penyampaian aspirasi yang bermartabat, transparan, dan bertanggung jawab. Jangan sampai kebebasan berpendapat dijadikan kedok untuk melakukan praktik premanisme maupun mencari keuntungan dengan cara melanggar hukum," pungkasnya. (*)

Berita Terbaru