Potretkota.com - Penetapan dua kepala dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim), Nurkholis dan Aris Mukiyono, sebagai tersangka kasus dugaan pungutan liar (pungli) oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim), memunculkan sorotan terhadap efektivitas pengawasan internal birokrasi.
Inspektorat Provinsi Jawa Timur sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dituntut mampu mendeteksi potensi penyimpangan dan mencegah penyalahgunaan kewenangan di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD).
Baca juga: Jejak Pungli Dinas ESDM Mengalir ke MM Orang Dekat Gubernur Jatim
Namun, ketika dikonfirmasi mengenai evaluasi pengawasan pascapenetapan kedua pejabat tersebut sebagai tersangka, Kepala Inspektorat Jatim, Hendro Gunawan, meminta semua pihak mengikuti proses hukum yang berjalan.
"Kita ikuti saja prosesnya sesuai ketentuan," ujar Hendro melalui pesan singkat kepada Potretkota.com, Kamis (19/11/2026).
Baca juga: Nurkholis DLH Jatim Tersangka Pungli Perizinan Dinas ESDM
Terkait langkah pencegahan pungli dan korupsi, Hendro mengklaim Inspektorat telah melakukan pendampingan manajemen risiko terhadap seluruh OPD di lingkungan Pemprov Jatim. "Semua OPD juga sudah kita dampingi untuk manajemen risiko," jelasnya.
Meski demikian, kasus yang menjerat dua kepala dinas tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pendampingan dan sistem deteksi dini yang dijalankan Inspektorat.
Baca juga: Hitungan Hari: Tender EO Gerak Jalan Mojokerto–Suroboyo Dua Kali Bermasalah, Layak Dipersoal
Hendro mengakui integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) masih lemah dan menjadi pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian. "Masih perlu peningkatan integritas ASN," pungkasnya. (Hyu)
Editor : Redaksi