Potretkota.com - Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Forum Rakyat Transparansi Anggaran (Fortran) mendatangi kantor DPRD Kabupaten Pasuruan, Senin (30/9/2019). Mereka menuntut transparasi penggunaan anggaran para wakil rakyat selama menjabat.
Disampaikan Maulana Fortran, para anggota dewan harus transparan soal anggaran seperti anggaran study banding itu berapa, lalu hasilnya apa buat masyarakat. “Selama ini semua rincian penggunaan anggaran kegiatan bagi wakil rakyat Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan tidak pernah disampaikan ke publik,” katanya.
Baca Juga: Komisi V DPR RI Tinjau Pelabuhan Tanjung Emas Semarang
Senada juga disampaikan Lujeng Sudarto Fortran, bahwa selama ini rekan-rekan LSM tak pernah dilibatkan dalam proses pembahasan soal anggaran. Apalagi mengenahi perubahan Perda.
"Kita mendorong dewan lebih akuntabel dibasis kinerja. Begitu juga dalam pembuatan Perda bukan dari hasil copy paste saja. Harus ada kajian dan juga materi dari akademisi. Saya juga minta DPRD Kabupaten Pasuruan mempunyai Website sendiri untuk menyiarkan kegiatanya atau penggunaan anggaran agar semua pablik tau mengenai ketransparanya," tambah Lujeng.
Baca Juga: Inspektorat Sebut Ketua dan Wakil DPRD Jatim Urunan Korupsi Lampu Rp10 Miliar
Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Sudiono Fazuan menegaskan, bawah penggunaan anggaran sudah diatur dan ditentukan melalui rapat Badan Musyawarah (Banmus).
"Jadi tidak ada yang ditutupi semua jelas dan gamblang. Mulai dari plafon anggaran sudah ada lalu apa yang disoalkan. Seperti priode sebelumnya, para anggota DPRD Kabupaten Pasuruan diminta komitmen mengenahi transparasi. Secara berkala kita sudah diawasi oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)," jelas Sudiono Fazuan.
Baca Juga: Sidang Tipikor Sahat Tua Disambut Unjuk Rasa
Hal sama juga dikatakan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan Joko Cahyono, bawasannya dia sangat setuju apa yang disampaikan rekan-rekan LSM lewat audensi ini. "Kritikan atau kontrol oleh teman-teman ini sangat bagus. Agar eksekutif dan legislatif lebih transparan dalam pengelolaan anggaran,” pungkasnya. (Mat)
Editor : Redaksi
