Potretkota.com - Pemasangan puluhan tiang jaringan WiFi milik provider Starlet di kawasan permukiman warga Kelurahan Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, menuai sorotan. Pasalnya, pemasangan infrastruktur telekomunikasi tersebut diduga dilakukan sebelum seluruh perizinan dari instansi terkait terpenuhi.
Ironisnya, Starlet justru telah menancapkan puluhan tiang WiFi di sejumlah titik permukiman warga hanya bermodalkan surat sosialisasi yang ditandatangani ketua RT dan RW. Padahal, persetujuan lingkungan melalui sosialisasi tidak serta-merta dapat menggantikan kewajiban perizinan dari pemerintah daerah.
Baca Juga: Ngawur! Tiang Wifi Berdiri di Depan Rumah Warga Gentong Pasuruan
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pemasangan tiang WiFi telah dilakukan di RT 1/RW 1, RT 2/RW 1, RT 2/RW 4, RT 1/RW 6, dan RT 2/RW 6 Kelurahan Gentong. Aktivitas tersebut memunculkan pertanyaan mengenai dasar hukum pelaksanaan proyek, terlebih ketika izin dari dinas terkait disebut masih dalam proses.
Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan, Akung Novajanto Sodiq Nich, membenarkan bahwa perizinan Starlet masih berproses. Pihaknya mengaku akan segera berkoordinasi dengan Dinas Perizinan dan Satpol PP untuk meminta penghentian sementara pemasangan tiang.
"Starlet izinnya masih proses. Oleh karena itu, kami akan bersurat kepada Dinas Perizinan untuk meminta penghentian sementara pemasangan tiang WiFi sampai perizinannya terpenuhi," kata Akung Novajanto Sodiq Nich, Kamis (12/11/2026).
Pernyataan tersebut justru menimbulkan pertanyaan lebih lanjut. Jika izin masih berproses, atas dasar apa puluhan tiang sudah telanjur berdiri di lingkungan permukiman warga? Mengapa aktivitas pemasangan bisa berlangsung sebelum kepastian perizinan diperoleh?
Persoalan tidak berhenti pada aspek administrasi. Sejumlah warga juga mengaku merasa tertekan ketika proses sosialisasi dan pemasangan berlangsung. Bahkan, muncul dugaan adanya penyampaian informasi bernada intimidatif yang membuat warga enggan menyampaikan keberatan.
Baca Juga: Dinas Perkim Kota Pasuruan Akan Cek Izin Tiang Wifi di Gentong
"Semua pada takut kayaknya, Mas. Sama Pak RT juga. Dilandasi kerukunan tetangga juga. Soalnya tadi bilang seolah-olah ini progres Pak Prabowo, makanya tidak takut mau berontak," ujar Putri, salah satu warga RT 1/RW 6 Kelurahan Gentong.
Selain itu, muncul dugaan pemberian fasilitas kepada pengurus lingkungan. Seorang ASN Pemkot Pasuruan berinisial R mengungkapkan bahwa ketua RT dan RW disebut mendapatkan modem WiFi dari Starlet untuk penggunaan selama satu bulan ke depan sebagai kompensasi.
"Ketua RT dan RW dikasih modem WiFi sama Starlet untuk satu bulan ke depan sebagai kompensasi," ungkap R.
Jika informasi tersebut benar, pemberian fasilitas kepada pengurus lingkungan patut dijelaskan secara terbuka. Apakah fasilitas itu merupakan bagian dari kesepakatan resmi, bentuk apresiasi, atau justru berpotensi memengaruhi independensi pengurus RT dan RW dalam menyampaikan persetujuan warga?
Baca Juga: Puluhan Motor Protolan Terjaring Operasi Semeru Polres Pasuruan
Di sisi lain, aktivitas pemasangan tiang yang disebut belum mengantongi izin tersebut masih berlangsung. Hingga berita ini ditulis, belum terlihat tindakan penertiban dari Satpol PP Kota Pasuruan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai fungsi pengawasan pemerintah daerah. Jangan sampai masyarakat hanya dijadikan objek sosialisasi, sementara kewajiban perizinan justru dikesampingkan. Pemerintah Kota Pasuruan harus memastikan legalitas pemasangan, menelusuri dugaan tekanan terhadap warga, serta mengambil tindakan tegas apabila ditemukan pelanggaran.
Sebab, pembangunan infrastruktur telekomunikasi tidak boleh berjalan dengan prinsip siapa cepat dia dapat. Kepentingan investasi dan perluasan jaringan internet tetap harus tunduk pada aturan hukum serta menghormati hak masyarakat di lingkungan tempat infrastruktur tersebut didirikan. (dyt)
Editor : Redaksi
