Potretkota.com - Buntut kondisi Bangsa Indonesia yang terbelit berbagai macam persoalan, mulai hukum, politik, sosial dan ekonomi, Kantor DPRD Kota Surabaya digeruduk puluhan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Surabaya.
Massa mahasiswa menuntut beberapa hal, diantaranya tentang stabilitas rupiah, sop impor bahan baku atau bahan pokok, pencabutan peraturan Tenaga Kerja Asing (TKA), menuntaskan kasus agraria, pemerataan pendidikan, demokrasi deliberatif dan menindak tegas aparat negara yang represif terhadap aksi mahasiswa
Baca juga: GMNI Jember Soroti Potensi Koperasi Desa Merah Putih Jadi Jaringan Politik di Desa
"Kami berharap kepada Anggota DPRD Surabaya bisa meneruskan aspirasi kami sampai ke pemerintah pusat," jelas Ketua HMI Surabaya Andik Setiawan kepada anggota DPRD ruangan komisi C DPRD Kota Surabaya, Jumat (21/9/2018).
Baca juga: Hari Ini Ribuan Mahasiswa Aliansi BEM Surabaya Demo di Grahadi
Menurut Andik, pemerintah dalam mensejahterahkan masyarakat harus memberikan solusi. "Contohnya, masalah pelemahan rupiah, kok malah pemerintah menyuruh jangan beli alat elektronik. Harusnya pemerintah mengambil langkah strategis terkait masalah ini, belum lagi masalah TKA sudah jelas faktanya banyak timbul masalah," terangnya.
Baca juga: Mahasiswa Pasuruan Raya Desak Penegakan HAM dalam Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis
Selain itu, mahasiswa menilai kisruh impor beras antara Kepala Bulog dan Mentri Perdagangan sangat mencederai petani. Belum lagi biaya pendidikan dinilai terus meningkat sehingga peluang masyarakat untuk mendapatkan pendidikan tinggi semakin terbatas, ditambah rumitnya persyaratan pendaftaran SNMPTN berdasarkan akreditasi sekolah. (Tio)
Editor : Redaksi