Potretkota.com - Aliansi BEM Surabaya (ABS) memastikan akan menggelar aksi demonstrasi pada Rabu (17/6/2026) di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Keputusan tersebut diambil dalam forum konsolidasi dan teknis lapangan (Teklap) yang digelar pada Selasa (16/6/2026) pukul 18.00 WIB di Telkom University Surabaya dan dihadiri perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi serta elemen masyarakat.
Dalam forum tersebut, ABS menyepakati pengerahan ribuan mahasiswa untuk menyuarakan berbagai persoalan yang dinilai semakin membebani masyarakat, mengancam demokrasi, serta menunjukkan lemahnya keberpihakan negara terhadap kepentingan rakyat.
Baca Juga: BEM FH UNTAG Surabaya Gelar Mimbar Bebas “Demokrasi 4.0”
Koordinator Umum ABS, Nasrawi Ibnu Dahlan mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah.
“Mahasiswa tidak boleh diam ketika rakyat semakin terhimpit oleh berbagai persoalan ekonomi, demokrasi, lingkungan, dan hak asasi manusia. Aksi ini merupakan bentuk keberpihakan kami kepada kepentingan rakyat serta upaya menjaga cita-cita reformasi agar tidak terus mengalami kemunduran,” ujar Nasrawi.
Sementara itu, Koordinator Lapangan aksi, Awal Zamazi, menyampaikan bahwa seluruh elemen mahasiswa yang tergabung dalam ABS telah melakukan berbagai persiapan teknis dan koordinasi guna memastikan jalannya aksi berlangsung tertib, terorganisasi, dan tetap mengedepankan nilai-nilai demokrasi.
Baca Juga: Mahasiswa Pasuruan Raya Desak Penegakan HAM dalam Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis
Dalam aksi tersebut, ABS membawa tujuh tuntutan utama kepada pemerintah, yakni:
- Mendesak pemerintah menurunkan harga BBM guna menstabilkan harga kebutuhan pokok dan meringankan beban ekonomi masyarakat.
- Mendorong pemerintah mengambil langkah strategis untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta mengevaluasi pejabat yang dinilai tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya.
- Mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, menolak bangkitnya militerisme dan dwifungsi aparat, serta meminta evaluasi terhadap UU TNI dan UU Polri yang dinilai berpotensi mengancam supremasi sipil dan kebebasan demokrasi.
- Menolak eksploitasi lingkungan yang diklaim berkedok Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk proyek SWL Surabaya, serta menuntut perlindungan hak-hak masyarakat adat Papua.
- Mendesak pemerintah pusat dan daerah melakukan pemulihan ekosistem yang rusak akibat eksploitasi sumber daya alam yang berdampak pada sektor pertanian dan mata pencaharian masyarakat.
- Menuntut evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan KDMP, termasuk membangun sistem mitigasi yang jelas serta menjamin penyaluran bantuan yang transparan, tepat sasaran, dan bebas korupsi.
- Mengecam segala bentuk pelanggaran HAM serta upaya pembungkaman terhadap masyarakat sipil.
ABS menegaskan bahwa aksi tersebut menjadi momentum konsolidasi gerakan mahasiswa untuk mengingatkan pemerintah agar lebih berpihak kepada rakyat dan menjalankan pemerintahan secara transparan, demokratis, serta berkeadilan sosial.
Baca Juga: GMNI Surabaya Soroti KUHP/KUHAP Baru dan Kelembagaan Polri
Selain itu, organisasi mahasiswa tersebut mengimbau seluruh peserta aksi untuk menjaga ketertiban, solidaritas, dan fokus pada substansi tuntutan. Massa aksi juga diminta mewaspadai berbagai bentuk provokasi maupun penyusupan yang berpotensi mencederai jalannya demonstrasi.
“Kita datang membawa gagasan dan tuntutan rakyat, bukan membawa kepentingan kelompok tertentu. Karena itu, seluruh massa aksi harus tetap disiplin, solid, dan waspada terhadap segala bentuk provokasi yang dapat mencoreng perjuangan mahasiswa,” tegas Nasrawi. (*)
Editor : Redaksi
