Potretkota.com - Politisi Partai Demokrat (PD) asal Gresik, Samwil menyayangkan terjadinya gerakan rasisme yang terjadi di Jawa Timur (Jatim). Hal itu, disampaikan seusai pelantikan dirinya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim periode 2019-2024, Sabtu (31/8/2019) kemarin.
Menurutnya, gerakan rasisme tidak seharusnya ada. Dan, ia berkeyakinan bahwa itu semua dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Karena, selama ini Jatim merupakan Provinsi yang dikenal dapat menerima berbagai kelompok etnis dan golongan. Selama ini, katanya masyarakat Jatim terbilang sangat humanis.
Baca Juga: Iwan Nuzuardhi Rotasi Jabat Kasi Pidsus Kejari Surabaya
Tidak hanya itu, dirinya berharap semua elemen dapat bersinergi agar kedepan tidak terulang lagi kejadian yang merusak persatuan bangsa. Sebagai anak bangsa, lanjutnya politisi yang sudah dua kali melenggang di DPRD Jatim ini ingin sebagai anak bangsa yang hidup bersama.
Khususnya, yang kebetulan bagi semua etnis maupun golongan yang berbeda berada di Jatim ini dapat menjaga kerukunan. Dirinya memgatakan, kalau hidup bermasyarakat rukun tentu akan membuat Jatim kondusif. Sehingga, semua kegiatan di daerah ini bisa berjalan aman. "Kita itu sebagai anggota dewan Provinsi Jawa Timur yang bagian dari pemerintahan Provinsi Jatim, ya kejadian-kejadian antar etnis dan macem-macem yang sudah usang seperti itu seharusnya tidak terjadi, kita ini kan satu negara satu bangsa ini harusnya sesuai dengan keragaman Jawa Timur, seharusnya tidak boleh seperti itu," kata Samwil.
Lebih lanjut, dewan terpilih dari Dapil 13 ini berharap masyarakat tidak terpancing lagi dengan kerusuhan. Untuk menyudahi permasalahan yang sangat memalukan sebagai anak bangsa, dan agar merajut kembali persaudaraan antar etnis yang memang sudah seharusnya bergandeng tangan untuk membangun NKRI bersama.
Baca Juga: InI Tarjet DPC PDI Perjuangan Kota Pasuruan Tahun 2029
Apalagi, menurutnya selama ini belum pernah ada masalah rasis di Jatim. Tiba-tiba saja, sambungnya kemarin terjadi ricuh issue rasisme. Ia berpendapat, untuk memutup kejadian yang sama. Kedepan, perlu ada pembinaan untuk orang atau kelompok yang suka membuat kerusuhan di Jatim.
Selain itu, Samwil pun menawarkan solusi. Agar tidak terulang kembali perkara yang sebenarnya oleh masyarakat Jawa Timur sendiri tidak pernah dikehendaki dan memang dibenci. Solusi itu, menurutnya menghidupkan kembali Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau yang disingkat dengan P4.
Dengan demikian, menurutnya dapat dilakukan dengan pembinaan yang mana memberikan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila sebagai penguat persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia. Karena, Pancasila sebagai pandangan hidup Bangsa Imdonesia.
Baca Juga: Komisi V DPR RI Tinjau Pelabuhan Tanjung Emas Semarang
Oleh karena itu, Samwil ingin P4 dihidupkan kembali untuk pembinaan terhadap anak bangsa. Dan, dengan begitu dirinya juga berharap dengan adanya pemberian pemahaman Pancasila sebagai Ideologi Bangsa, ada kesadaran sebagai Bangsa, yang mana dari Sabang hingga Merauke semua sama dan bersatu untuk kehidupan bersama agar lebih baik. "Bila perlu nanti dihupkan lagi P4, untuk pembinaan kepada anak bangsa. Kalau itu dihidupkan kembali, terkait anggaran itu kan DPR yang menggodok, eksekusinya nanti pemerintah (menjalankan P4 kembali)," pungkasnya.
Perlu diketahui, P4 atau dengan istilah Eka Prasetya Pancakarsa adalah sebuah panduan tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan bernegara semasa Orde Baru. Panduan P4 dibentuk dengan Ketetapan MPR no. II/MPR/1978. Ketetapan MPR no. II/MPR/1978 tentang Ekaprasetia Pancakarsa menjabarkan kelima asas dalam Pancasila menjadi 36 butir pengamalan sebagai pedoman praktis bagi pelaksanaan Pancasila. Saat ini produk hukum ini tidak berlaku lagi karena Ketetapan MPR no. II/MPR/1978 telah dicabut dengan Ketetapan MPR no XVIII/MPR/1998 dan termasuk dalam kelompok Ketetapan MPR yang sudah bersifat final atau selesai dilaksanakan menurut Ketetapan MPR no. I/MPR/2003. (Qin)
Editor : Redaksi
