Potretkota.com – Di tengah sulitnya ekonomi yang dirasakan masyarakat Indonesia, rupanya stok beras Bulog di Provinsi NTB mengendap sejak tahun 2020 lalu. Bukan tanpa sebab, ternyata Perum Bulog NTB yang merupakan bagian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pangan ini, tidak mendapati ketersediaan saluran distribusi. Akibatnya, Perum Bulog harus menanggung beban operasional yang cukup tinggi.
Bahkan hingga saat ini, total stok beras Bulog yang mengendap di gudang-gudang penyimpanannya mencapai 116.000 ton. Akumulasi tersebut didapat dari stok serapan tahun 2020, 2021, hingga semester I tahun 2022 ini. Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTB, Abdul Muis mengatakan, harga stok Bulog NTB sebesar 116.000 ton (116 juta kilogram) hampir mencapai angka Rp1 triliun.
Baca juga: Pedagang Pasar di Surabaya Keluhkan Kenaikan Harga Beras
Kalkulasinya, jika mengacu pada harga pasaran saat ini, per kilogramnya senilai Rp8.300, maka nilainya bisa mencapai mencapai Rp926 miliar lebih, mendekati angka Rp1 triliun. Dari nilai inilah, Bulog NTB harus membayar bunga pinjaman sebesar 0,87 persen. Maka setahun Bulog NTB membayar bunga bank saja sebesar Rp83 miliar, atau setara dengan Rp6,9 miliar sebulan, atau Rp300 an juta per hari.
“Karena kami beli beras dan gabah petani menggunakan dana pinjaman dari BRI, bukan dana sendiri. Konsekuensinya kami harus bayar bunga kredit tidak kecil,” kata Abdul Muis, Rabu (20/07/2022).
Muis mengungkapkan, minimnya serapan beras Bulog, dipengaruhi oleh tersedianya stok beras di daerah-daerah yang selama ini menjadi langganan pengiriman. “Daerah yang selama ini kita kirimi beras juga memiliki stok pangan yang mencukupi. Sehingga mau dikemanakan beras-beras yang sudah kita serap ini,” ungkapnya.
Lain halnya saat pemerintah memberlakukan kebijakan bantuan-bantuan sosial menggunakan beras Bulog, termasuk distribusi Raskin. Menurut Muis, hal itu tidak menjadi soal serapan tinggi selama bisa disalurkan kembali. “Sekarang Raskin tidak ada. Bantuan-bantuan sosial dengan beras juga tidak ada, akhirnya stok menumpuk di gudang. Penjualan beras komersil juga tidak mudah,” ucap Muis.
Di sisi lain, Bulog sendiri didesak untuk membeli beras atau gabah petani saat panen raya. Lantas, serapan beras dan gabah petani akan ditampung di mana. Gudang-gudang Bulog dan gudang sewanya penuh dengan stok lama. Muis menilai, ketika sudah tidak bisa maksimal menyerap, maka yang pasti Bulog akan kembali dipersalahkan.
“Tidak maksimal menyerap, Bulog lagi disalahkan. Kamu mau massif menyerap, mau ditaruh di mana berasnya. Gudang kami masih penuh, penjualan sedikit. Sementara kami harus menanggung bunga pinjaman bank dan pengembalian kredit tidak kecil,” tuturnya.
Untuk itu, Muis menegaskan, bila pemerintah daerah atau stakeholders lainnya mengharapkan Bulog melakukan serapan beras dan gabah petani, mestinya Bulog juga dibukakan jalan untuk penyalurannya.
“Kasih kami pasar, ASN beli beras di Bulog, supaya gudang kami longgar, dan kami bisa menyerap beras dan gabah petani lagi. Mengingat stok begitu besar, pemerintah harus memberi penugasan untuk penyalurannya, minimal Bulog dapat ditugaskan untuk program Bansos Rastra,” tegas Muis.
Muis mengungkapkan, pihaknya sudah menyampaikan perihal kondisi ini kepada kepala daerah di NTB, juga kepada bupati dan walikota agar dibukakan jalan untuk mendistribusikan beras yang sudah diserap dari petani. “Tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut. Makanya bingung juga, kenapa saat harga gabah rendah, Bulog disalahkan. Saat harga beras tinggi karena Bulog membeli gabah dengan harga tinggi, Bulog juga disalahkan. Lantas mau bagaimana?,” pungkas Muis. (MA)
Editor : Redaksi