Potretkota.com - Setiap 28 Oktober, ingatan publik biasanya mengisi ruang kongres di Batavia dengan wajah-wajah besar, dan nama Sukarno sering ikut terselip di sana. Pertanyaan “di mana Sukarno?” terdengar sepele, tetapi jawabannya membuka persoalan yang lebih besar, bagaimana bSetiap 28 Oktober, ingatan publik tentang Sumpah Pemuda biasanya mengarahkan kita ke ruang Kongres Pemuda II di Batavia, lengkap dengan wajah-wajah besar yang kemudian menjadi tokoh bangsa. Nama Sukarno pun kerap terselip dalam narasi tersebut. Pertanyaan “Di mana Sukarno?” mungkin terdengar sepele, tetapi jawabannya membuka persoalan yang lebih besar: bagaimana bangsa ini menyusun ingatan tentang dirinya sendiri?
Fakta dasarnya cukup jelas. Pada Oktober 1928, Sukarno berusia 27 tahun dan memimpin Partai Nasional Indonesia (PNI) di Bandung. Partai tersebut didirikan pada 4 Juli 1927 dengan nama Perserikatan Nasional Indonesia, kemudian berganti nama menjadi Partai Nasional Indonesia pada Mei 1928. Kongres pertamanya berlangsung di Surabaya pada 27–30 Mei 1928. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa Sukarno tidak tercatat sebagai peserta ataupun panitia Kongres Pemuda II. Ia juga tidak secara eksplisit menyatakan bahwa dirinya hadir secara fisik dalam kongres tersebut.
Baca juga: Membaca Pola Politik Kelangkaan Pertalite
Alasan yang paling sering dikemukakan untuk menjelaskan ketidakhadirannya adalah kesibukan mengorganisasi PNI. Ada pula tafsir yang lebih longgar: Sukarno sengaja menjaga jarak agar keputusan kongres lahir dari kesadaran kaum muda, tanpa campur tangan tokoh politik senior. Tafsir ini memang terdengar masuk akal, tetapi tetap bersifat spekulatif karena belum ditemukan dokumen yang secara tegas membuktikan niat tersebut.
Konteks politik pada masa itu menawarkan penjelasan yang lebih membumi. PNI memperjuangkan kemerdekaan penuh sehingga dipandang radikal oleh pemerintah Hindia Belanda. Sementara itu, menurut salah satu kajian sejarah, Kongres Pemuda II dihadiri oleh dua wakil pemerintah kolonial dan dua utusan Volksraad. Kehadiran seorang orator yang dikenal lantang dalam forum yang diawasi aparat kolonial berpotensi meningkatkan kecurigaan dan risiko politik bagi para peserta. Dalam konteks ini, absennya Sukarno dapat dibaca sebagai bagian dari pembagian peran dalam pergerakan nasional, bukan semata-mata sebagai tanda bahwa ia menjauh dari perjuangan kaum muda.
Namun, persoalan ini tidak sesederhana itu. Sebuah laporan menyebutkan bahwa Sukarno mengirimkan surat ucapan selamat yang dibacakan pada pembukaan kongres. Sementara itu, tokoh-tokoh PNI seperti Sunario dan Sartono terlibat dalam kepanitiaan maupun pembahasan. Di sisi lain, sebuah jurnal sejarah mahasiswa menyebut Sukarno sebagai salah satu tokoh pergerakan yang hadir, sehingga sumber-sumber sekunder memberikan keterangan yang saling bertentangan.
Kesaksian para pelaku juga tidak sepenuhnya sejalan. Abu Hanifah, sekretaris panitia Kongres Pemuda II, membantah anggapan bahwa Sukarno merupakan penggerak utama kongres. Sebaliknya, Maskoen, seorang tokoh PNI, dilaporkan pernah menyampaikan kepada sejarawan Anhar Gonggong bahwa kongres tersebut merupakan gagasan Bung Karno. Dalam autobiografinya, Sukarno sendiri mengaitkan dirinya dengan ikrar 28 Oktober 1928, tetapi tidak secara tegas menyatakan bahwa ia hadir secara fisik ketika ikrar itu dirumuskan dan diucapkan.
Di sinilah persoalan metodologis muncul. Kita berhadapan dengan kesaksian yang saling bertentangan, sebagian di antaranya disampaikan atau dicatat jauh setelah peristiwa berlangsung. Menyimpulkan bahwa Sukarno pasti hadir atau pasti tidak hadir hanya berdasarkan satu sumber sama gegabahnya dengan menyatakan bahwa ia sama sekali tidak memiliki peran dalam dinamika pergerakan nasional yang melatarbelakangi Sumpah Pemuda.
Persoalan ini juga berkaitan dengan cara sejarah dibentuk menjadi ingatan kolektif. Eric Hobsbawm, sejarawan yang dikenal melalui kajiannya tentang invented traditions, menjelaskan bahwa sejumlah tradisi yang tampak kuno sesungguhnya dibentuk atau dibakukan belakangan untuk memperkuat legitimasi tatanan sosial dan politik tertentu. Sumpah Pemuda dapat dikaji melalui perspektif tersebut, terutama dalam hal pembentukan makna dan simbolismenya setelah 1928. Sebutan “Sumpah Pemuda” sendiri memperoleh popularitas setelah peristiwa itu berlangsung; sejumlah kajian mengaitkan pemaknaan yang kemudian melekat pada istilah tersebut dengan interpretasi Muhammad Yamin pada 1954.
Baca juga: Keputusan Bisnis Bukan Kejahatan, tetapi Bukan Pula Tameng Korupsi
Dalam proses pembakuan ingatan itu, kehadiran tokoh karismatik seperti Sukarno dapat memberi bobot simbolik yang lebih besar kepada suatu peristiwa. Tidak mengherankan apabila ingatan populer kemudian menarik namanya ke dalam panggung kongres, sekalipun kehadiran fisiknya masih diperdebatkan. Dengan demikian, persoalan Sukarno bukan hanya persoalan daftar hadir, melainkan juga persoalan bagaimana sebuah bangsa membangun narasi tentang asal-usul dan identitasnya.
Gagasan Maurice Halbwachs tentang ingatan kolektif membantu menjelaskan proses tersebut. Menurut Halbwachs, ingatan tidak semata-mata merupakan rekaman masa lalu, melainkan dibentuk dan dipelihara melalui kerangka sosial kelompok pada masa kini. Masyarakat cenderung mengingat masa lalu melalui kategori, kebutuhan, dan kepentingan yang hidup pada zamannya. Dalam proses pembentukan identitas nasional, sejarah pun dapat dirapikan menjadi narasi yang menempatkan tokoh-tokoh besar dalam satu panggung simbolik. Pertanyaan “Di mana Sukarno?” justru memperlihatkan betapa kuatnya kebutuhan kita akan panggung tunggal semacam itu.
Pembacaan terhadap karya Bernhard Dahm, Sukarno and the Struggle for Indonesian Independence (Cornell University Press, 1969), juga membantu menempatkan persoalan ini dalam konteks yang lebih luas. Dahm menguraikan upaya Sukarno menyatukan berbagai arus pemikiran, termasuk nasionalisme, Islam, dan Marxisme, ke dalam satu front perjuangan. Sementara itu, Robert E. Elson, melalui The Idea of Indonesia, menelusuri proses bertahap pembentukan gagasan tentang Indonesia, termasuk peran kaum terpelajar dalam mengembangkan kesadaran kebangsaan.
Jika kedua perspektif tersebut dibaca bersama, tahun 1928 tampak bukan sebagai panggung milik satu tokoh, melainkan sebagai bagian dari proses kolektif pembentukan bangsa. Pada tahun itu, berlangsung Kongres Pemuda II, kongres pertama Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) pada 30 Agustus–2 September, serta kongres pertama PNI di Surabaya pada 27–30 Mei. Ketiganya berlangsung dalam konteks perjuangan yang lebih luas dan memperlihatkan bagaimana berbagai organisasi berkontribusi terhadap perkembangan nasionalisme Indonesia.
Baca juga: Kudatuli Menjadi Pengingat Bahaya Penyalahgunaan Kekuasaan
Karena itu, ada beberapa hal yang perlu ditegaskan. Pertama, ketidakhadiran fisik tidak serta-merta meniadakan pengaruh, tetapi pengaruh ideologis juga tidak dapat disamakan dengan keterlibatan langsung dalam perumusan keputusan kongres. Kedua, arti Sumpah Pemuda tidak semestinya diukur berdasarkan daftar hadir tokoh-tokoh besar. Jika sejarah hanya dibaca melalui nama-nama termasyhur, kita berisiko mengabaikan peran tokoh lain, termasuk Tabrani, serta kerja kolektif para penyelenggara dan peserta kongres.
Ketiga, perdebatan mengenai peran Sukarno tidak boleh berhenti pada pertukaran klaim dan bantahan. Verslag atau laporan resmi kongres, notulen, surat kabar sezaman, dan korespondensi PNI perlu diperiksa secara sistematis. Sumber-sumber tersebut harus dibandingkan dengan kesaksian retrospektif dan autobiografi, dengan mempertimbangkan jarak waktu, konteks penulisan, serta kemungkinan bias masing-masing sumber. Hanya melalui pemeriksaan semacam itu, kita dapat mendekati jawaban yang lebih dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah.”— Sukarno, pidato 17 Agustus 1966 (Jasmerah)
Barangkali ironi terbesarnya di sini. Seruan Sukarno tentang sejarah mengingatkan kita untuk memeriksa sejarah itu sendiri, termasuk bagian tentang dirinya. Jika yang diingat bangsa ini hanya mereka yang paling lantang, maka kerja sunyi para penyelenggara kongres akan terus tersisih. (Catur ambyah, S.Pd.,M.Pd)
Editor : Redaksi