Potretkota.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur (Jatim) yang pergi ke Luar Negeri saat efisiensi anggaran diberlakukan, mendapat kritik keras dari aktivis 98.
Ketua Barisan Aktivis 98, Andreas Pardede mengatakan, kalau masih ada dinas membuat anggaran untuk anggota DPRD ke Luar Negeri itu keliru. “Harusnya nol. Harusnya sudah ditiadakan kunjungan ke Luar Negeri itu. Presiden Prabowo sudah jelas menyampaikan itu,” katanya, Kamis (15/5/2025).
Baca juga: Nama Korlap Hibah Pokir Kusnadi DPRD Jatim Dibongkar Lagi, Duh!
“Kalau Instruksi Presiden (Inpres) yang dikeluarkan dianggap tidak penting, itu keliru. Secara etik, moral, itu dipakai untuk semua jajaran Pemerintahan di Indonesia. Etik moral itu lebih tinggi dari hukum. Inpres ini kan bagian dari regulasi, walapun itu dibawah perundang-undangan, mereka tetap saja melanggar,” tambahnya.
Andreas Pardede menyebut, para anggota DPRD Jatim yang pergi ke Luar Negeri tidak punya kepekaan terhadap krisis ekonomi yang sedang terjadi saat ini. “Sense of crisis mereka itu tidak ada, pada saat rakyat sedang kesusahan, mereka kok malah ke Luar Negeri,” ucapnya.
“Etika dan moral mereka ini sangat rendah, tanda kutip ngelencer mereka itu ke Luar Negeri dengan alasan kunjungan kerja. Ini sudah diingatkan sama Presiden, tidak boleh ke Luar Negeri dalam situasi sulit sekarang ini,” imbuhnya.
Baca juga: Terdakwa Hasanuddin Serahkan Uang ke Sae’an Choir Rp2,5 Miliar
Menurut Andreas Pardede, jika anggota DPRD Jatim pergi ke Luar Negeri menggunakan anggaran non budgeter atau anggaran perubahan, ini yang menjadi pertanyaan. “Ini yang menjadi pertanyaan, mereka pergi ke Luar Negeri dari mana anggarannya. Kalau belum resmi dianggarkan ya tidak bisa,” ungkapnya.
Eks Komisioner Bawaslu Jatim ini juga menyampaikan, jajaran pimpinan DPRD Jatim, Ketua termasuk Wakilnya seharusnya mengingatkan agar anggotanya tidak pergi ke Luar Negeri. “Mereka punya hak untuk itu. Harusnya Gurbenur Jatim juga menekankan itu juga agar dilakukan efisiensi penghematan anggaran. Secara etis itu harus dilakukan Gubernur Jatim kepada jajarannya,” bebernya.
Diingatkan oleh Andreas Pardede, baru-baru ini DPRD Jatim dikejutkan dengan kasus korupsi yang ditangani dan sudah diproses oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Ini kan belum selesai, prosesnya sekarang masih terkatung-katung, belum selesai kasus itu muncul kasus ini. Artinya orang di Dewan Provinsi Jatim tidak peduli terhadap apa yang menjadi penderitaan rakyat, tidak peduli terhadap hukum juga,” urainya.
Baca juga: Hakim Tipikor Minta KPK Panggil Gubernur Khofifah di Pokir Kusnadi
Maka dari itu, Andreas Pardede meminta agar Ketua Komisi dan anggotanya yang berangkat ke Luar Negeri dicopot dari jabatannya. “Seharusnya partai politik yang sudah mengusung anggota dewan segera mencopot jabatannya, karena bukan menjadi contoh baik atau pemimpin yang tidak bisa menjadi panutan,” terangnya.
“Kalau anggaran ke Luar Negeri dialihkan untuk kepentingan rakyat, itu lebih bermanfaat. Kunjungan ke Luar Negeri itu untuk apa? manfaatnya tidak ada. Sebagai masyarakat saya punya hak untuk mengingatkan mereka,” pungkasnya. (ASB)
Editor : Redaksi