Potretkota.com - Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Surabaya kembali turun ke jalan, Selasa (19/8/2025) sore. Mereka menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Timur dengan membawa 30 tuntutan.
Para mahasiswa melakukan kritik terhadap ucapan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dianggap meremehkan peran guru dan dosen sebagai beban negara, serta menyentil program prioritas nasional makan bergizi gratis (MBG). Aksi ini juga mencakup pengkajian ulang RKUHP, janji 19 juta lapangan pekerjaan, hingga rencana kenaikan gaji anggota DPR RI.
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jawa Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Timur, Jalan Indrapura, Surabaya.
Baca juga: Hakim PN Surabaya Keluhkan Pendemo Bawa Sound Besar
Aksi yang mereka sebut sebagai "Gerakan Nakama Bergerak" ini mengusung isu "Deadmokrasi Indonesia" dan "Indonesia Sold Out". Mereka menyampaikan sekitar 30 tuntutan hasil konsolidasi dengan berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat di Jawa Timur.
"Sebenarnya aksi ini berangkat dari isu yang telah kami kumpulkan, dari seluruh kabar buruk di negara ini. Setelah kami konsolidasi berkali-kali, akhirnya ada 30 isu yang kami catat," ujar M. Rizqi Senja Virawan, Koordinator Lapangan Aksi.
Baca juga: Nama Korlap Hibah Pokir Kusnadi DPRD Jatim Dibongkar Lagi, Duh!
"Ini menjadi kontradiktif, ketika kita mau mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi malah dari menteri keuangan sendiri menganggap beban ketika berbicara gaji guru dan dosen," tambahnya.
Massa aksi juga menyoroti merosotnya alokasi anggaran pendidikan serta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program yang dijadikan prioritas nasional itu dianggap menimbulkan kasus keracunan di sejumlah daerah, namun hanya dianggap sebagai data statistik oleh presiden.
Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rouf hadir menemui massa. Politikus PKB itu membacakan dan menandatangani puluhan tuntutan mahasiswa di atas materai.
"Tentu materi yang ada semua itu adalah kewenangan dan domain pemerintah pusat, yaitu DPR RI dan presiden, karena menyangkut kebijakan-kebijakan yang sudah ada yang jalan, ada yang lagi proses, ada yang tentu dievaluasi," kata Musyafak Rouf.
Baca juga: Terdakwa Hasanuddin Serahkan Uang ke Sae’an Choir Rp2,5 Miliar
"Masukan dari teman-teman BEM yang datang ini adalah realita yang terjadi di tengah masyarakat. Tuntutan yang sangat banyak ini mungkin akan menjadi catatan masukan dari mahasiswa yang demo pada sore hari ini. Karena itu, kita hargai dan akan kita teruskan sesuai dengan kewenangan yang kami miliki," imbuhnya. (KF)
Editor : Redaksi