Potretkota.com - Puluhan massa demonstran meluruk Kantor Wali Kota Pasuruan, Rabu, (5/11/2025) siang. Mereka menduga, Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan sudah mempermainkan proyek penunjukan sejumlah rekanan melalui BLP atau Badan Layanan Pengadaan.
Saiful Rizal, salah satu peserta aksi protes lantaran pengadaan barang dan jasa proyek pengurukan tanah rekananya dari Jakarta. "Parah! APBD Kota Pasuruan untuk orang luar Pasuruan," tegasnya.
Baca juga: 55 Pejabat Dimutasi Wali Kota Pasuruan
Selain menyuarakan dugaan penyimpangan dalam lelang proyek, massa juga menuntut kejelasan kasus JLU (Jalan Lingkar Utara) yang hingga saat ini belum terwujud. "Penlok JLU sudah mati semenjak 2018 tapi kenapa Pemkot Pasuruan tidak bertindak padahal JLU mangkrak sejak 2009 belum terwujud," tambah Saiful.
Pun demikian, Yudi menilai pembangunan Kantor PUPR Kota Pasuruan juga dikerjakan orang luar pulau. Terlebih, proyek dianggapnya belum tuntas dan bermasalah. "Rehap kantor saja rekanan dari Kalimantan, apa kami ini dianggap tidak becus sebagai rekanan," tambahnya.
Baca juga: Reklame Rokok yang Roboh di Depan RSUD Bangil Diduga Ilegal
Dengan melakukan orasi di depan Kantor Wali Kota Pasuruan, ratusan massa dari organisasi masyarakat dan pemuda serta tokoh masyarakat juga mendesak agar Adi Wibowo bertindak tegas terhadap proyek JLU yang mangkrak dan pengadaan proyek yang disinyalir tidak beres.
Mendengar keramaian, Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo pun menemui aksi massa, "Terkait proyek dan pengadaan itu bukan wewenang saya, tapi BLP dan saya yakin mereka bekerja secara profesional serta transparan," ujarnya.
Baca juga: Pendemo Minta KPK Bongkar Hibah Non Pokir Gubernur Khofifah
Adi Wibowo juga mengklaim, saat ini sudah mengupayakan terkait JLU kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mendapatkan Penlok, sehingga nantinya bisa dilanjutkan. Wali Kota Pasuruan pun mengaku, pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin untuk pembangunan Kota Pasuruan.
Massa yang kecewa dengan jawaban Adi Wibowo kemudian melanjutkan aksi dengan konvoi menuju Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pasuruan untuk memberikan data terkait dugaan penyimpangan pemilihan rekanan di BLP Kota Pasuruan. (dyt)
Editor : Redaksi