Potretkota.com - Mantan Menkeu Sri Mulyani Indrawati masuk dalam Dewan Direksi Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF), lembaga filantropi terkuat di dunia. Sebuah langkah diplomasi ekonomi yang cerdik atau sekadar legitimasi bagi kekuatan modal yang kerap dikritik mendikasi kebijakan kesehatan global?
Di balik gegap gempita penghormatan internasional, terletak pertanyaan krusial untuk kepentingan siapa tarian ini, dan apakah Indonesia siap bernegosiasi di meja di mana uang berbicara paling lantang?
Baca juga: Negara di Meja Judi: Ketika Uang, Utang, dan Kekuasaan Bertemu
Mesin Uang dan Ambisi Global
Bill & Melinda Gates Foundation bukanlah lembaga amal biasa. Dengan endowment mendekati PDB negara seperti Uzbekistan atau Kenya, yayasan ini adalah sebuah kekuatan geopolitik baru. Filantrokapitalisme, istilah untuk menerapkan prinsip pasar dan efisiensi bisnis pada filantropi adalah DNA-nya. Pendekatannya tekno-optimis, data-driven, dan seringkali top-down.
Dampaknya tak terbantahkan, nyawa jutaan anak terselamatkan oleh vaksin yang didanai GAVI. Malaria dan TB mendapatkan perhatian dan dana yang tak mungkin datang dari anggaran pemerintah negara miskin.
Namun, di balik sumbangsih monumental itu, kritik menggemuruh. BMGF dituding telah “membajak” agenda kesehatan global, mengalihkan fokus dari determinan sosial penyakit seperti kemiskinan dan ketimpangan, menuju solusi teknokratis seperti vaksin dan obat-obatan. Para kritikus melihatnya sebagai bentuk “kolonialisme baru,” di mana para miliarder Silicon Valley, bukan lagi pemerintah terpilih, yang menentukan penyakit mana yang layak diperangi dan negara mana yang harus mengadopsi model mereka.
Di Indonesia, jejak BMGF sudah dalam. Dari program pemberantasan TB, penguatan imunisasi, hingga dorongan pada keuangan digital. Dana mereka membantu, tetapi sekaligus membentuk prioritas. Sejauh mana program-program ini selaras dengan kebutuhan holistik sistem kesehatan kita yang babak belur, atau sekadar menjadi proyek percontohan yang terisolasi?
Sang “Messenger” dan Diplomasi Soft Power
Langkah Sri Mulyani bergabung dengan dewan BMGF harus dibaca sebagai sebuah manuver politik-ekonomi tingkat tinggi. Ini adalah pengakuan global atas kapasitasnya, tetapi lebih dari itu, ini adalah kursi di meja tempat keputusan dunia dibentuk. Dalam kapasitasnya sebagai Trustee, dia bukan representasi resmi pemerintah Indonesia, tetapi kehadirannya tak bisa dipisahkan dari aura “Indonesia Inc”.
Ini adalah diplomasi soft power yang canggih. Sri Mulyani membawa tiga senjata utama: kredibilitas sebagai pengelola ekonomi negara besar Muslim demokratis, pengalaman nyata membangun sistem keuangan dan fiskal dari dalam birokrasi, dan pemahaman mendalam tentang seluk-beluk institusi multilateral seperti Bank Dunia dan IMF. Dia bukan lagi sekadar penerima kebijakan atau dana, tetapi kini berada di posisi untuk mempengaruhi arah kebijakan itu sendiri.
Baca juga: Davos 2026: Dunia Tanpa Aturan dan Normalisasi Kekuasaan
Keuntungan potensial bagi Indonesia jelas. Akses ke jaringan elit global, early warning tentang tren filantropi dan pembangunan, serta kesempatan untuk menyalurkan pendanaan BMGF ke area yang secara strategis penting bagi Indonesia, seperti transisi energi, ketahanan kesehatan, atau penguatan administrasi pajak. Suaranya bisa mengingatkan BMGF bahwa solusi teknis harus dibarengi dengan penguatan tata kelola dan kelembagaan lokal—sesuatu yang sering absen dalam pendekatan filantrokapitalis.
Dilema dan Titik Kritis
Namun, di sinilah tarian menjadi berbahaya. Sri Mulyani terjebak dalam dilema representasi yang pelik. Di satu sisi, dia harus menjaga independensi intelektualnya sebagai anggota dewan yang bertanggung jawab secara fidusia kepada BMGF. Di sisi lain, publik Indonesia akan selalu melihatnya sebagai asset nasional yang diharapkan membawa pulang “hasil”.
Titik kritisnya ada pada beberapa hal:
- Konflik Kepentingan yang Samar: Bagaimana jika kebijakan fiskal atau kesehatan yang didorong BMGF di negara lain (misalnya, privatisasi layanan kesehatan tertentu) bertentangan dengan filosofi yang dipegang Kementerian Keuangan RI? Dapatkah Sri Mulyani secara efektif mengkritik strategi yayasan dari dalam, tanpa dianggap tidak loyal?
- Efektivitas vs. Legitimasi: Kekuatan BMGF terletak pada kemampuannya bergerak cepat, lepas dari birokrasi dan politik. Namun, legitimasi demokratisnya dipertanyakan. Peran Sri Mulyani dapat menjadi “stempel legitimasi” bagi BMGF, membuatnya terlihat lebih inklusif dan mendengarkan Selatan Global. Ini adalah pertukaran (trade-off) yang halus: legitimasi yang dia berikan, apakah sebanding dengan pengaruh substantif yang bisa dia dapatkan untuk mengubah haluan yayasan?
- Jerat Ketergantungan: Keberhasilan Sri Mulyani “membawa pulang” program BMGF bisa menjadi pisau bermata dua. Bukannya memperkuat kemandirian, justru dapat memperdalam ketergantungan pada pendanaan dan agenda eksternal. Tantangan terbesarnya adalah mengalihkan fokus BMGF dari sekadar memberikan ikan (proyek penyakit spesifik) kepada memperkuat kapasitas memancing—yaitu membangun sistem fiskal yang kuat sehingga Indonesia bisa membiayai kesehatannya sendiri. Ini adalah misi yang sulit, karena bertentangan dengan naluri mendasar filantrokapitalisme yang ingin melihat hasil terukur dan cepat (quick wins).
Ujian Sejati di Luar Panggung
Baca juga: APBN 2026, Kedaulatan Energi dan Jalan Tengah Bernama PPPP
Bergabungnya Sri Mulyani dengan BMGF adalah cerita tentang Indonesia yang dewasa, yang aset intelektualnya dihargai di panggung paling bergengsi sekaligus paling kontroversial. Ini adalah langkah berani yang patut diapresiasi.
Namun, gegap gempita pengangkatan ini harus segera ditindaklanjuti dengan strategi yang jelas dari pemerintah Indonesia. Apa sebenarnya yang ingin kita capai? Hanya sekadar memiliki “orang dalam”? Atau kita punya peta jalan untuk memanfaatkan posisi ini guna mendorong reformasi struktural dalam arsitektur pembangunan global?
Ujian sejati Sri Mulyani bukan pada rapat dewan di Seattle, tetapi pada kemampuannya menerjemahkan wawasan global menjadi kebijakan domestik yang lebih berdaulat. Dan ujian sejati pemerintah Indonesia adalah pada kemampuannya menciptakan tim pendukung dan strategi negosiasi yang solid, sehingga posisi ini tidak menjadi sekadar simbol prestise individual, melainkan alat kolektif bangsa untuk membentuk dunia yang lebih adil—bukan hanya mengikuti arus yang dibiayai para miliarder.
Tarian telah dimulai. Sekarang, kita harus memastikan kita tidak hanya menjadi penonton, atau bahkan sekadar properti panggung. Kita harus menjadi koreografer bagi setidaknya sebagian dari gerakan itu. Jika tidak, kursi di meja itu hanya akan menjadi tontonan, bukan kekuatan.
oleh: Tri Prakoso, SH.,MHP
(WKU Migas Kadin Jatim, Sekretaris Hiswana Migas Jatim Balinus)
Editor : Redaksi