Potretkota.com - World Economic Forum (WEF) Davos 2026 hadir dengan tema yang terdengar menenangkan: A Spirit of Dialogue. Namun sejak 20 Januari, Davos justru memantulkan realitas sebaliknya. Forum yang selama ini dipromosikan sebagai ruang dialog global itu berubah menjadi panggung terbuka politik kekuasaan ekonomi, tempat tarif, energi, kecerdasan buatan (AI), dan dana investasi negara dipertontonkan sebagai instrumen dominasi baru.
Dunia tidak sedang kehilangan aturan karena lupa atau gagal menjaganya. Dunia sedang bergerak menuju fase baru di mana sebagian aktor global secara sadar memilih meninggalkan aturan karena dianggap menghambat kepentingan strategis. Davos 2026 bukan awal dari dunia tanpa aturan, melainkan momen ketika dunia itu dinormalisasi—diterima sebagai realitas baru yang harus dihadapi, bukan ditantang.
Baca juga: Negara di Meja Judi: Ketika Uang, Utang, dan Kekuasaan Bertemu
Dari Multilateralisme ke Politik Kekuatan
Pidato Presiden Prancis Emmanuel Macron pada 20 Januari 2026 menjadi pengakuan paling jujur dari jantung Eropa. Macron menyebut dunia sedang bergerak menuju “a world without rules”. Selama puluhan tahun, Eropa berdiri sebagai benteng multilateralisme: perdagangan bebas, hukum internasional, dan institusi global. Kini bahkan Eropa mengakui bahwa tatanan itu tidak lagi dihormati secara universal.
Namun di Davos 2026, seruan Macron tentang rule of law justru terdengar sebagai tanda kecemasan, bukan kekuatan. Aturan global hanya efektif jika ada aktor yang bersedia dan mampu menegakkannya. Ketika negara-negara besar memilih menggunakan leverage ekonomi dan politik secara sepihak, norma global menjadi rapuh.
Di sisi lain, Donald Trump—baik hadir langsung maupun melalui agenda yang ia dorong—membawa bahasa yang jauh lebih lugas. Tarif adalah alat. Energi adalah kekuatan. Multilateralisme adalah pilihan, bukan kewajiban. Davos pun bergeser dari forum konsensus menjadi forum membaca peta kekuasaan.
Tarif: Senjata Politik yang Dilegalkan
Perubahan paling mencolok di Davos 2026 terlihat pada cara tarif dibicarakan. Tarif tidak lagi diperlakukan sebagai instrumen kebijakan perdagangan terakhir, melainkan sebagai senjata politik utama. Ketika tarif dinaikkan bukan karena pelanggaran aturan, tetapi untuk memaksa kepatuhan ekonomi atau politik, perdagangan internasional berubah menjadi arena tekanan.
Inilah bentuk abuse of power yang dilegalkan. Negara kuat menaikkan tarif. Perusahaan global memindahkan beban ke harga barang. Konsumen dan pekerja membayar selisihnya. Negara lain dipaksa memilih: patuh atau terpinggirkan. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)—yang seharusnya menjadi wasit—kian tampak sebagai institusi yang ditinggalkan secara perlahan.
Yang lebih mengkhawatirkan, Davos tidak menolak praktik ini. Sebaliknya, para pelaku bisnis membicarakannya sebagai “keniscayaan”. Pertanyaan etis—apakah ini adil atau sah—digantikan oleh pertanyaan praktis: bagaimana bertahan di dunia yang memaklumi perang tarif.
Energi dan AI: Geopolitik Baru Tanpa Etika
Jika tarif adalah senjata lama dengan wajah baru, maka energi dan AI adalah senjata baru dengan dampak jangka panjang. Davos 2026 secara gamblang menunjukkan keterkaitan keduanya. AI menjanjikan produktivitas, efisiensi, dan dominasi teknologi, tetapi membutuhkan listrik besar, murah, dan stabil.
Pesannya jelas dan politis: siapa menguasai energi, menguasai AI; siapa menguasai AI, menguasai masa depan ekonomi dan militer. Dalam logika ini, komitmen iklim dan keadilan global menjadi variabel sekunder.
Davos 2026 menandai pergeseran dari green idealism menuju energy realism. Negara-negara tidak lagi berbicara terutama tentang emisi, melainkan tentang keamanan pasokan dan daya saing. Masalahnya, realisme ini membuka ruang eksploitasi baru. Negara kaya mengamankan energi dan teknologi, sementara negara lain berisiko terjebak sebagai pasar dan pemasok murah.
AI, yang sering dipromosikan sebagai alat kemajuan manusia, di Davos tampil sebagai mesin kekuasaan—terkonsentrasi pada segelintir negara dan korporasi, dengan regulasi global yang tertinggal jauh di belakang perkembangan teknologi.
Privatisasi Tata Dunia
Salah satu simbol paling problematik Davos 2026 adalah munculnya forum-forum alternatif di luar mekanisme internasional klasik. Perdamaian, yang seharusnya menjadi urusan publik global di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa, dipindahkan ke ruang klub elit.
Ini bukan inovasi netral, melainkan privatisasi tata dunia. Tidak ada mekanisme akuntabilitas publik, tidak ada representasi rakyat, dan tidak ada jaminan keadilan prosedural. Yang ada hanyalah kekuasaan dan modal.
Hukum internasional tidak dihancurkan secara frontal. Ia dikelilingi, dihindari, lalu ditinggalkan perlahan. Dalam proses itu, kekuasaan menjadi sumber legitimasi utama.
Indonesia dan Narasi Stabilitas
Di tengah dunia yang makin keras, Presiden Indonesia Prabowo Subianto datang ke Davos dengan narasi stabilitas. Ia berbicara tentang perdamaian sebagai prasyarat kemakmuran, disiplin fiskal, rekam jejak pembayaran utang, pembangunan manusia, serta pembentukan Danantara sebagai dana investasi strategis negara.
Dalam dunia yang tidak pasti, stabilitas memang menjadi komoditas langka. Investor global tidak hanya mencari imbal hasil, tetapi juga kepastian. Indonesia mencoba memosisikan diri sebagai “pulau tenang” di tengah badai geopolitik.
Namun stabilitas bukan nilai netral. Ia bisa menjadi fondasi pembangunan jangka panjang, tetapi juga bisa menjadi selimut kekuasaan jika tidak disertai akuntabilitas. Pertanyaannya: stabilitas untuk siapa, dan dengan mekanisme apa?
Danantara dan Risiko Konsentrasi Kekuasaan
Baca juga: Sri Mulyani dan Tarian Diplomasi di Atas Panggung Filantrokapitalisme
Danantara dipromosikan sebagai solusi strategis agar negara tidak hanya bergantung pada APBN, melainkan mengelola aset untuk menghasilkan nilai. Banyak negara memiliki sovereign wealth fund. Masalahnya bukan pada instrumennya, melainkan pada tata kelola dan pengawasan.
Tanpa pengawasan yang kuat, dana investasi negara berpotensi menciptakan extra-constitutional power—kekuasaan ekonomi besar yang bergerak di luar mekanisme checks and balances. Ketika negara bertindak seperti korporasi, risiko bisnis bisa berujung menjadi risiko publik.
Jika investasi gagal, publik kerap menjadi penjamin terakhir melalui APBN, baik secara langsung maupun implisit. Davos menyukai narasi dana besar dan stabilitas makro, tetapi jarang membicarakan sisi gelapnya: ketika keuntungan diprivatisasi dan kerugian disosialisasikan.
Ketika Davos Masuk ke APBN dan Dapur Rakyat
Konsekuensi Davos 2026 tidak berhenti di ruang elite. Ia menjalar ke APBN dan dapur rakyat. Tarif global menaikkan harga impor. Geopolitik energi membuat subsidi menjadi dilema. AI dan digitalisasi menuntut belanja infrastruktur besar hari ini dengan utang masa depan.
APBN berubah menjadi tameng geopolitik. Negara dipaksa menahan gejolak demi stabilitas makro, sering kali dengan memindahkan biaya ke publik. Subsidi energi menjadi penyangga sosial sekaligus beban fiskal.
Pertanyaan kuncinya sederhana namun politis: dalam dunia Davos 2026, siapa yang dilindungi oleh kebijakan negara, dan siapa yang menanggung biayanya?
Ujian Konstitusional Indonesia
Bagi Indonesia, dunia tanpa aturan adalah ujian konstitusional. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan Indonesia sebagai negara hukum. Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian disusun untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Adaptasi terhadap dunia global tidak boleh berarti penyesuaian tanpa batas. Stabilitas tidak boleh menjadi alasan untuk melemahkan supremasi hukum. Investasi tidak boleh menjadi dalih untuk mengorbankan kepentingan publik.
Sejarah menunjukkan bahwa pembangunan yang mengabaikan kontrol hukum dan keadilan sosial selalu berakhir dengan krisis kepercayaan—dan krisis itu biasanya datang dari dalam, bukan dari luar.
Baca juga: APBN 2026, Kedaulatan Energi dan Jalan Tengah Bernama PPPP
Indonesia 2026–2030: Tiga Jalan
Dari Davos 2026, setidaknya ada tiga kemungkinan jalan bagi Indonesia hingga 2030.
Pertama, jalan terbaik: stabilitas dijaga dengan supremasi hukum, tata kelola investasi kuat, kebijakan energi adil, dan APBN melindungi rakyat. Pertumbuhan mungkin tidak spektakuler, tetapi tahan guncangan.
Kedua, jalan tengah: stabilitas semu. Investasi masuk, tetapi pengawasan melemah. Pertumbuhan terjadi, tetapi ketahanan sosial tipis.
Ketiga, jalan terburuk: stabilitas menjadi selimut konsentrasi kekuasaan. APBN menanggung risiko elite, daya beli rakyat tertekan, dan krisis legitimasi muncul dari dalam.
Pilihan ini tidak ditentukan di Davos, melainkan di Jakarta—di ruang kebijakan, parlemen, pengadilan, dan pengawasan publik.
Penutup: Kekuasaan, Hukum, dan Pilihan Indonesia
Davos 2026 menunjukkan dunia yang bergerak dari hukum ke kekuasaan, dari etika ke efisiensi, dari kepentingan publik ke transaksi elite. Dunia tanpa aturan bukan lagi ancaman, melainkan realitas yang sedang dibangun.
Bagi Indonesia, pertanyaan terpenting bukan apakah kita bisa bertahan di dunia seperti itu, tetapi bagaimana bertahan tanpa kehilangan kompas konstitusional.
Dalam dunia yang semakin keras, negara yang paling siap bukan yang paling kuat menekan, melainkan yang paling mampu membatasi dirinya sendiri.
Oleg : Tri Prakoso, SH., MHP
(WKU Migas Kadin Jatim)
Editor : Redaksi