Potretkota.com - Surabaya kini berada di persimpangan penting dalam sejarah perkembangan kotanya. Di tengah laju urbanisasi yang terus meningkat, kota ini menghadapi tantangan serius terkait pengelolaan air, banjir, dan daya dukung lingkungan. Dari kawasan Gunung Anyar hingga Benowo, pertumbuhan kota yang pesat membawa konsekuensi ekologis yang tidak bisa lagi diabaikan.
Menurut Ali Yusa, Pengurus Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Jawa Timur, arah pembangunan Surabaya ke depan tidak cukup hanya bertumpu pada pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, gedung, atau investasi ekonomi. Lebih dari itu, kota harus mulai menempatkan keseimbangan ekologi sebagai fondasi utama.
Baca juga: Aksi Massa Rusak Pagar Grahadi, Sekdaprov Jatim: Rugikan Negara
“Jika Surabaya berani memulainya sekarang, maka dari Gunung Anyar hingga Benowo, kota ini bukan hanya lebih aman dari banjir, tetapi juga lebih kaya air, lebih sehat, dan lebih siap menjadi kota maritim masa depan,” ujarnya, Selasa (28/4/2026).
Namun realitas di lapangan menunjukkan tantangan yang masih besar. Setiap musim hujan, genangan masih terjadi di berbagai titik kota. Meski Pemerintah Kota Surabaya telah membangun lebih dari 70 rumah pompa, ratusan unit pompa air, serta ribuan kilometer saluran drainase dan box culvert, persoalan banjir belum sepenuhnya teratasi.
Data Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU-SDA) Kota Surabaya menunjukkan besarnya investasi infrastruktur pengendali air yang telah dilakukan. Namun di balik itu, muncul paradoks: semakin besar sistem pembuangan air dibangun, semakin tinggi ketergantungan kota pada sistem mekanis yang membutuhkan biaya operasional besar dan sangat bergantung pada listrik serta perawatan intensif.
Ali Yusa menilai, pendekatan tersebut masih terlalu berfokus pada hilirisasi air—membuang air secepat mungkin ke laut. Padahal, persoalan utama bukan hanya pada kapasitas saluran, tetapi pada besarnya air limpasan yang tidak terserap sejak awal.
“Masalahnya bukan semata kurangnya pompa atau kurang panjangnya box culvert, tetapi karena air terlalu cepat menjadi limpasan dan terlalu lambat ditahan di hulu lingkungan,” jelasnya.
Dalam kondisi tersebut, konsep sponge city atau kota spons mulai dianggap relevan untuk diterapkan di Surabaya. Konsep ini menekankan kemampuan kota untuk menyerap, menyimpan, dan memanfaatkan air hujan, bukan sekadar membuangnya.
Melalui pendekatan Revitalisasi Infiltrasi (R-I), air hujan diharapkan dapat kembali meresap ke dalam tanah melalui berbagai instrumen sederhana namun masif, seperti sumur resapan rumah tangga, trotoar berpori, taman resapan, hingga panen air hujan di bangunan publik.
Jika diterapkan secara konsisten, dampaknya tidak hanya pada pengurangan banjir, tetapi juga pada pengisian kembali air tanah, penurunan beban drainase, hingga peningkatan kualitas lingkungan perkotaan.
Surabaya sendiri memiliki karakter geografis yang kompleks. Sedikitnya 11 kecamatan berada di kawasan pesisir atau terpengaruh pesisir, mulai dari Gunung Anyar, Rungkut, Sukolilo, Mulyorejo, hingga Benowo. Wilayah-wilayah ini menghadapi tekanan ganda: limpasan air hujan dari daratan serta ancaman rob dari laut.
Baca juga: Front Anti Kapitalisme Unjuk Rasa di Grahadi, Massa Aksi Tak ada Kaitan 'Turunkan Prabowo-Gibran'
Selain itu, Surabaya juga merupakan bagian hilir dari sistem Sungai Brantas, yang menjadikannya sangat bergantung pada pengelolaan air di wilayah hulu. Kondisi ini membuat persoalan banjir di kota tidak bisa dilihat secara lokal semata, melainkan sebagai bagian dari tata kelola daerah aliran sungai (DAS) yang lebih luas.
Di sisi lain, kebutuhan air bersih kota juga bergantung pada sistem regional yang dikelola berbagai lembaga, termasuk penyedia air baku dan PDAM Surya Sembada. Tanpa penguatan cadangan air melalui infiltrasi, tekanan terhadap sumber air permukaan diperkirakan akan semakin meningkat di masa mendatang.
Karena itu, menurut Ali Yusa, solusi banjir tidak bisa lagi bersifat tunggal. Infrastruktur drainase tetap penting, tetapi harus diimbangi dengan upaya mengurangi air sejak dari sumbernya.
“Setiap rumah, sekolah, kawasan industri, hingga pusat niaga harus menjadi bagian dari sistem pengelolaan air,” tegasnya.
Pendekatan ini juga dinilai memiliki dimensi ekonomi yang kuat. Banjir tidak hanya berdampak pada genangan air, tetapi juga menghambat mobilitas, menurunkan produktivitas, merusak aset, dan meningkatkan biaya sosial masyarakat.
Sebaliknya, investasi pada sistem infiltrasi justru memberikan keuntungan jangka panjang: mengurangi genangan, menurunkan biaya operasional pompa, memperpanjang umur infrastruktur, serta meningkatkan kualitas lingkungan dan nilai kawasan.
Baca juga: Banjir Surabaya, Ali Yusa: Bukan Akibat Hujan, Tapi Kebijakan
Untuk mewujudkan transformasi tersebut, diperlukan kolaborasi lintas sektor atau pendekatan heptahelix, yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas masyarakat, media, lembaga keuangan, serta unsur regulasi.
Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat menjadi kunci penting. Lembaga kemasyarakatan seperti RT/RW, LPMK, Karang Taruna, PKK, hingga komunitas lingkungan dapat menjadi motor penggerak program di tingkat akar rumput, mulai dari pembangunan sumur resapan hingga edukasi kebencanaan.
Ali Yusa menegaskan bahwa tanpa keterlibatan masyarakat, kebijakan hanya akan berhenti di atas kertas.
Surabaya kini dihadapkan pada pilihan strategis: melanjutkan pendekatan konvensional berbasis pembuangan air, atau bertransformasi menuju kota yang mampu hidup berdampingan dengan air. “Menangkap air berarti menangkap masa depan,” tutupnya.
Jika transformasi ini dimulai sekarang, Surabaya tidak hanya akan lebih tangguh menghadapi banjir, tetapi juga berpotensi menjadi model kota spons tropis di Indonesia, kota yang tidak melawan air, melainkan mengelolanya sebagai bagian dari kehidupan. (Hyu)
Editor : Redaksi