Potretkota.com – Massa yang tergabung dalam Front Anti Kapitalisme menggelar aksi unjuk rasa di Surabaya dengan membawa sedikitnya 11 tuntutan kepada pemerintah, Jumat, (26/06/2026). Dalam aksi tersebut, mereka menyuarakan berbagai isu mulai dari penurunan harga kebutuhan pokok hingga penghentian sejumlah kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.
Juru bicara aksi dari Front Anti Kapitalisme, Septia Rahma, mengatakan tuntutan utama yang disampaikan antara lain menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan harga kebutuhan pokok, menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih, mencabut Undang-Undang Polri dan Undang-Undang TNI, menciptakan lapangan kerja, hingga menghentikan reklamasi Surabaya Waterfront Land.
Baca juga: Aksi Massa Rusak Pagar Grahadi, Sekdaprov Jatim: Rugikan Negara
Selain itu, massa juga menuntut pembebasan tahanan politik, peningkatan anggaran pendidikan dan kesehatan, penyediaan transportasi umum yang layak, inklusif, dan gratis, serta sejumlah tuntutan politik lainnya.
"Turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, hentikan program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, cabut Undang-Undang Polri dan Undang-Undang TNI, ciptakan lapangan kerja, hentikan reklamasi Surabaya Waterfront Land, bebaskan seluruh tahanan politik dan pulihkan nama baik tahanan politik. Itu sekitar sebelas tuntutan yang hari ini kita tuntut kepada negara," ujar Septia.
Menurut Septia, aksi tersebut tidak ditujukan untuk mengejar audiensi dengan pemerintah. Ia menilai pola dialog yang selama ini dilakukan belum mampu menjawab substansi tuntutan masyarakat.
"Untuk saat ini kami tidak berharap ini adalah bentuk aksi yang nanti akan menghasilkan audiensi-audiensi itu-itu terus-menerus. Itu sudah pernah dilakukan dan tidak pernah benar-benar menyentuh akar permasalahan dari tuntutan kami," katanya.
Baca juga: BEM Nusantara Membersamai Aksi Rakyat Surabaya Menggugat
Ia menjelaskan tujuan utama aksi adalah membangkitkan kembali semangat masyarakat sipil agar terus mengawal berbagai persoalan yang dinilai belum terselesaikan.
"Hari ini tujuannya membakar kembali semangat masyarakat, memperpanjang napas perlawanan area-area Surabaya, untuk terus-menerus melawan. Hari ini tujuannya adalah menaikkan kembali tensi masyarakat sipil di Kota Surabaya agar aspirasi kita didengar dan kesejahteraan kita bisa pulih kembali," ucapnya.
Septia juga menanggapi isu mengenai 5 orang mahasiswa UBK (Universitas Bung Karno) yang disebut menerima uang setelah bertemu Wakil Presiden. Ia menyampaikan pandangannya sebagai pribadi dan bukan mewakili kelompok mahasiswa.
Baca juga: Revitalisasi Infiltrasi: Menangkap Air, Menyelamatkan Kota Surabaya
"Kalau itu saya tidak banyak berkomentar soal mahasiswa karena saya pribadi sudah bukan mahasiswa, saya sudah buruh sekarang. Tetapi yang jelas itu adalah bentuk pengkhianatan ketika mahasiswa menggunakan panggung masyarakat dan kemudian menerima uang suap. Itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap perjuangan kita," ujarnya.
Ia menegaskan aksi yang digelar tidak berkaitan langsung dengan demonstrasi bertajuk "Turunkan Prabowo-Gibran" yang sebelumnya dilakukan kelompok lain. Menurutnya, setiap aliansi memiliki tuntutan masing-masing, meski memiliki kritik terhadap pemerintah.
"Tujuan kita adalah memperpanjang napas perlawanan, memperpanjang api perjuangan masyarakat Surabaya," pungkas Septia. (ASB)
Editor : Redaksi