Potretkota.com – Aksi demonstrasi mahasiswa di kawasan Alun-Alun Kota Surabaya, Selasa (10/11/2026), tidak hanya menyuarakan persoalan politik dan lingkungan.
Massa aksi juga menyoroti mahalnya harga pembalut perempuan, termasuk kebijakan pemerintah yang masih mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap kebutuhan menstruasi tersebut.
Baca juga: Ribuan Mahasiswa Blokade Perempatan Balai Pemuda
Ribuan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi menggelar demonstrasi di kawasan air mancur depan Balai Pemuda.
Berbagai persoalan disuarakan melalui orasi dan selebaran, mulai dari kerusakan lingkungan, pengelolaan pajak, hingga tekanan ekonomi masyarakat. Salah satu isu yang mencuri perhatian adalah beban perempuan memenuhi kebutuhan menstruasi.
Dalam orasinya, salah satu mahasiswi demonstran menyinggung harga pembalut dan PPN yang dikenakan. Pengenaan pajak pembalut dinilai sebagai bagian dari minimnya empati pemerintah terhadap kebutuhan menstruasi di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
“Cekik, aku tercekik tiap hari. Entah karena asap yang menyelimuti, entah karena memikirkan harga pembalut dengan kantongku yang mini,” ujar seorang demonstran di tengah seruan orasinya.
Kritik tersebut menggambarkan pembalut bukan sekadar barang konsumsi, melainkan kebutuhan rutin yang berkaitan dengan kesehatan dan kebersihan perempuan. Persoalannya semakin disorot karena produk tersebut masih dikenai PPN.
Berdasarkan penjelasan Direktorat Jenderal Pajak yang dikutip MUC Consulting, pembalut masih termasuk Barang Kena Pajak dan belum memperoleh fasilitas pembebasan PPN.
Baca juga: Operasi Patuh Semeru 2026, Polres Pasuruan Masuk Kampus
Meski terlihat kecil dalam satu transaksi, pengeluaran tersebut terus berulang karena kebutuhan menstruasi tidak dapat dihindari setiap bulan.
Hal serupa sebelumnya juga telah disuarakan dalam aksi massa di depan Gedung Negara Grahadi, pada Minggu, (08/11/2026).
Aliansi Suroboyo Bergerak bersama Srikandi Bergerak membagikan pembalut kepada peserta aksi dan polisi wanita.
Juru Bicara Aliansi Suroboyo Bergerak, Putri Bunga, mempertanyakan pengenaan pajak terhadap kebutuhan biologis perempuan.
Baca juga: Emak-emak Desak Pemkot Surabaya Tutup Hidden Barhouse
“Pemerintah itu kok tega gitu memajaki rahim kita sendiri yang melahirkan generasi Indonesia juga, kok dipajaki gitu,” ujarnya.
Aksi massa yang digelar oleh gabungan elemen mahasiswa Surabaya ini, menyampaikan 17 tuntutan, serta sejumlah persoalan nasional yang diangkat dalam Gerakan Bersama-sama.
Dari 17 tuntutan tersebut, ada 4 isu besar yang menjadi sorotan. Di antaranya, kerusakan lingkungan dan penanganan bencana, pendidikan dan ketenagakerjaan, demokrasi dan hak asasi manusia, hingga evaluasi kebijakan serta keadilan ekonomi. (ASB)
Editor : Redaksi