Potretkota.com - Kematian seekor gajah di KBS Surabaya beberapa hari lalu menjadi perhatian masyarakat, termasuk Wakil Ketua DPRD Surabaya Achmad Hermas Thony. Ia merasa prihatin terhadap kematian seekor gajah yang dijuluki dumbo tersebut. Bahkan politisi Partai Gerindra ini menilai ada unsur kesengajaan dalam menutupi kematian dumbo.
Thony sapaan akrabnya mengatakan, binatang appendix I seperti gajah membutuhkan perlakuan yang tidak bisa disamakan dengan binatang lainnya. Bahkan pemindahan binatang appendix I juga membutuhkan izin Presiden.
Baca Juga: Penasihat Hukum Terdakwa Pinca Bank UMKM Jatim Minta Tersangka Baru, Jaksa Jombang: Engga Ada
"Ketika ada appendix I sakit, mestinya ada laporan, yang mana ini tidak dilakukan. Informasi yang beredar, dumbo sakit tidak dilaporkan, dumbo mati juga tidak dilaporkan, bahkan Bawas juga tidak mendengar dan setelah dumbo sakit BKSDA melakukan peninjauan juga tidak disampaikan," kata Thony, Senin (20/12/2021).
Wakil Ketua DPRD Surabaya ini menilai ada unsur kesengajaan oleh manajemen untuk menutupi terhadap sakitnya dumbo yang berujung kematian seekor gajah berumur 2 tahun 6 bulan tersebut. "Artinya ada unsur kesengajaan dari manajemen atas sakitnya dumbo yang berujung kematian, ini suatu hal yang sangat fatal menurut kami," terangnya.
Baca Juga: Utang Rp1,5 Miliar Untuk Tanam Porang, Cuma Panen Rp90 Jutaan
Terkait dana, lanjut Thony, lantaran tahun 2022 pihaknya mengalokasikan anggaran untuk penyertaan modal KBS sekitar Rp 10 miliar. Namun penambahan tersebut tidak diikuti semangat yang bagus. "Saya yakin penambahan modal ini sudah diketahui manajemen, kemudian tiba-tiba ada binatang mati, artinya penambahan modal tersebut tidak diikuti spirit yang baik terkait keselamatan dan pengembangan yang bisa membuat KBS lebih bagus," terangnya.
Untuk itu, Politisi Gerindra tersebut meminta kepada Komisi untuk melakukan hearing secepatnya terhadap kematian dumbo. "Kita minta agar secepatnya, kalau bisa minggu ini Komisi melakukan hearing terhadap kematian dumbo," jelasnya.
Baca Juga: Pengacara Pamer Bukti Transfer BPR, Jaksa: Bukan Hasil Porang
Ia juga berharap kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan perhatian lebih terhadap KBS, serta membenahi manajemen KBS yang dinilainya kurang lengkap. "Kami hanya minta kepada Wali Kota punya atensi besar terhadap KBS, dan melakukan pembenahan terhadap manajemennya, mulai direkturnya sampai ke bawah untuk dilengkapi," pungkasnya. (Mar)
Editor : Redaksi
