Potretkota.com - Kelompok yang mengatasnamakan Masyarakat Peduli Kesejahteraan Keadilan dan Transparansi (Mapekkat) meminta agar Kejaksaan memeriksa dugaan korupsi yang mengalir dalam proyek Rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) di Surabaya yang dibangun Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur, sekitar Rp 39 miliar.
“Kejaksaan harus memeriksa perkara ini, sebab kami menduga ada aliran dana yang cukup deras mengalir ke oknum proyek Rusunawa,” jelas Winarto, mewakili Mapekkat kepada Potretkota.com, Selasa (7/9/2022).
Baca Juga: Pengacara dan Jaksa Sepakat Tarif Sewa Rusunawa Tambaksawah Mulai Berlaku Sejak Tahun 2024
BERITA TERKAIT: Rusunawa Puluhan Miliar di Surabaya Mangkrak
Baca Juga: Desak Audit Total, AMAK Soroti Revitalisasi Pasar Keputran
Menurut Winarto, proyek yang menelan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2013-2015 ini sudah tidak berfungsi lagi. “Dulu perencanaannya bagaimana, uang puluhan miliar tidak bisa dimanfaatkan,” tambahnya.
Baca Juga: DPRD Soroti Pemasangan Tiang dan Kabel Wifi di Kota Pasuruan
Untuk itu, dalam waktu dekat, Winarto dan kawan-kawan mengancam melakukan unjuk rasa dan mendesak Kejaksaan memeriksa proyek mangkrak dikawasan Gununganyar Surabaya ini. “Jangan sampai pelaku atau oknum yang melakukan dugaan korupsi Rusunawa sudah meninggal semua baru kejaksaan turun tangan,” pungkasnya. (Hyu)
Editor : Redaksi
