Potretkota.com - Gerakan dukung pada kotak kosong adalah gerakan melawan hegemoni politik di daerah yang tidak sehat. Hal ini disampaikan Dosen Universitas Airlangga (Unair) Prof Dr. Henri Subiakto, Drs., S.H, MA.
"Ini gerakan kontrol dari masyarakat agar partai-partai politik dan tokohnya di daerah tidak menyalahgunakan kewenangannya lewat Pilkada untuk menutup aspirasi demokrasi yang beragam," kata Henri Subiakto kepada Potretkota.com, Senin (7/10/2024).
Baca Juga: Davos 2026: Dunia Tanpa Aturan dan Normalisasi Kekuasaan
Menurut Henri Subiakto, trend kotak kosong makin naik itu wujud dari kualitas sistem demokrasi yang bermasalah. Itu menunjukkan adanya barrier to entry untuk Pilkada yang tidak mengakomodir calon-calon pemimpin atau aspirasi masyarakat yang berkembang.
"Mosok dalam satu kota atau kabupaten tidak ada orang yang layak bisa maju untuk jadi calon pemimpin di daerahnya," ujar Henri Subiakto.
Henri Subiakto menilai, rakyat melihat fenomena ini adalah something wrong pada sistem demokrasi. "Karena ada orang yang terlalu dominan dan mampu 'membeli' dukungan terhadap semua partai yang ada di daerah. Ini ironi demokrasi, mosok partai ada beragam dengan ideologi dan kepentingan beragam tapi urusan calon pemimpin daerah bisa hanya mengumpul di satu orang. Ini keanehan dari perilaku elit-elit politik partai di daerah dalam pilkada," bebernya.
Baca Juga: Sri Mulyani dan Tarian Diplomasi di Atas Panggung Filantrokapitalisme
Pria kelahiran Yogyakarta 29 Maret 1962 ini menyebut, perilaku something wrong inilah yang bisa memunculkan perlawanan rakyat. "Karena tak hanya menyinggung masyarakat, tapi juga dinilai merusak kualitas demokrasi, dan mematikan keragaman aspirasi di masyarakat. Seolah satu pasangan kandidat itu sudah mewadahi semua aspirasi dan tidak ada potensi pemimpin lain," tambahnya.
Bagi Henri Subiakto, maka logis jika kepentingan politik yang berbeda atau beragam di masyarakat itu kemudian memunculkan gerakan mendukung kotak kosong. "Itulah bentuk perlawanan politik terhadap hegemoni partai yang nyata-nyata bisa 'dibeli' oleh kekuatan politik yang dominan di suatu daerah-daerah dan menutup alternatif politik yang lain," urainya.
Baca Juga: APBN 2026, Kedaulatan Energi dan Jalan Tengah Bernama PPPP
Perlawanan lewat mencoblos kotak kosong, disebut Henri Subiakto adalah gerakan politik yang positif untuk perjuangan demokrasi agar partai partai nantinya lebih hati-hati tidak menyederhanakan dan menyepelekan keragaman calon pemimpin di daerah. "Jangan sampai mahalnya modal politik untuk 'membeli' dukungan partai menyebabkan tidak munculnya tokoh alternatif," imbuhnya.
Masyarakat yang bergerak menyokong kotak kosong, diungkap Henri Subiakto, berarti mereka tak hanya mengeritik pimpinan partai-partai politik, tapi juga mengoreksi kerja KPU yang tidak mampu meluruskan fenomena 'membeli' semua partai. "Tapi sekaligus mengkounter pasangan tunggal yang merasa menjadi satu satunya calon layak maju, yang lain ditutup atau tidak dibuat layak," pungkasnya. (Hyu)
Editor : Redaksi
