Potretkota.com - Dari 119, terdapat 109 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur (Jatim) yang hadir dalam acara penandatanganan komitmen bersama anti korupsi, diruang paripurna, Rabu (16/10/2024) siang.
Acara berlangsung dihadiri Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Didik Agung Widjanarko dan perwakilan KPK di Jatim, Irawati dan Agus Kurniawan.
Baca Juga: Kampus Tak Berizin Tetap Beri Gelar, Ahli Hukum: Bisa Dibatalkan
Menurut Didik, KPK punya tugas sesuai dengan Pasal 6 Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Diantaranya pencegahan, koordinasi, monitor, supervisi, penindakan dan eksekusi. "Kami punya wewenang itu semua," katanya depan para wakil rakyat.
Didik membeberkan, ada beberapa wilayah di Jawa Timur pernah terjerat korupsi. Diantaranya, Bangkalan, Pamekasan, Jombang, Kabupaten Malang, Kota Malang, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Nganjuk, Sidoarjo, Tulungagung, Batu, Kota Blitar, Kota Madiun, Kota Pasuruan, Situbondo, Bondowoso, termasuk DPRD Jatim.
"Saat ini Jawa Timur fokus sama TPPUnya," tambah Didik tanpa menyebutkan siapa tersangkanya.
Baca Juga: Penggugat Gelar Akademik Anggota DPRD Bojonegoro dan Jatim Pastikan Bukan Politik, tapi PMH
Karena itu, Didik menghimbau agar anggota DPRD Jatim yang baru dilantik tidak terjerat korupsi. Terlebih korupsi soal bantuan sosial. "Karena ancaman pidana mati," imbuhnya.
Husnul Aqib saat tanda tangan Komitmen Bersama Anti Korupsi.
Baca Juga: Universitas Wijaya Putra Hadir Dalam Sidang PMH Gelar Akademik
Sementara, Husnul Aqib dari Partai Amanat Nasional (PAN) sangat mendukung langkah KPK memberantas korupsi. Menurutnya, pakta integritas itu menunjukkan bersama-sama untuk mengikuti petunjuk dari KPK.
"Dan kita bisa maksimal menjalankan persoalan-persoalan tentang korupsi. Dan pakta integritas itu menunjukkan kita bersama kepatuhannya melaksanakan aturan yang ada," pungkasnya. (Hyu)
Editor : Redaksi
