Potretkota.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, Abdul Ghoni Mukhlas Ni'am bersama Ali Yusa anggota Dewan Pendidikan Jawa Timur (DPJT), melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Surabaya, Senin (29/4/2025).
Alasannya, sekolah favorit ini diduga meminta pungutan uang hingga Rp1,150,000 untuk kegiatan kelulusan atau wisuda siswa kelas IX. Biaya tersebut meliputi santunan, doa bersama, pentas seni, dan buku kenangan.
Baca Juga: 3 Siswa Jadi Korban Plafon Ambruk di Kelas SMP Negeri 60 Surabaya
Menurut Ali Yusa, agenda kegiatan wisuda di SMP Negeri 1 Surabaya, ada pengaduan orang tua siswa yang akan menggadaikan sertifikat rumah.
“Para orang tua siswa merasa terbebani dengan biaya wisuda yang mencapai Rp1.150.000 per siswa.Ada orang tua siswa yang berniat menggadaikan sertifikat rumah demi membiayai acara wisuda anaknya. Bayangkan saja, orang tua rela menggadaikan surat rumah hanya untuk wisuda. Padahal, masih ada biaya lain yang harus dipersiapkan untuk melanjutkan pendidikan ke SMA dan kebutuhan hidup sehari-hari,” jelasnya.
Menurut Ali Yusa, jika tidak membayar biaya wisuda, orang tua khawatir anaknya mendapat perlakuan kurang baik di sekolah. "Mereka takut protes, situasi ini semakin memprihatinkan karena beban ekonomi sebagian orang tua siswa yang pas-pasan,” ungkapnya.
Ali Yusa juga mengatakan, saat perwakilan panitia membagikan surat kesanggupan membayar biaya wisuda terakhir bulan April 2025, koordinator kelas (korlas) menyampaikan negosiasi kepada siswa yang ikut wisuda. Hal ini disebutnya, ada dugaan tekanan terselubung agar orang tua siswa tetap membayar, meski kondisi ekonomi mereka terbatas.
“Mereka yang ekonominya pas-pasan merasa sungkan jika tidak ikut membayar. Kejadian ini menjadi bukti bahwa pungutan biaya di sekolah, khususnya untuk acara wisuda, masih menjadi masalah yang perlu ditangani serius,” kata Ali Yusa.
Karena itu, Ali Yusa berharap pihak SMP Negeri 1 Surabaya menindaklanjuti aduan ini dan memastikan sekolah menerapkan kebijakan yang lebih transparan serta tidak memberatkan orang tua siswa. Pemerintah daerah juga diharapkan memperkuat pengawasan agar praktik pungutan liar serta kegiatan konsumtif di sekolah dapat ditekan dan dihentikan.
"Pendidikan yang berkualitas seharusnya terjangkau oleh semua kalangan tanpa harus membebani orang tua siswa dengan biaya-biaya yang tidak masuk akal," tambah Ali Yusa.
Baca Juga: Desak Audit Total, AMAK Soroti Revitalisasi Pasar Keputran
Masih Ali Yusa, komunikasi terbuka antara sekolah, komite, dan wali murid lebih baik acara kelulusan dikemas lebih sederhana dan edukatif. “Gotong royong itu penting, tapi harus ada transparansi dan kepekaan terhadap kondisi ekonomi masing-masing Mari kita ubah bentuk apresiasi kelulusan siswa menjadi perayaan yang mencerminkan hidup sederhana dan penuh kepedulian, bukan budaya konsumtif,” imbuhnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala SMPN 1 Surabaya Eko Widayani membantah tudingan tersebut. Ia menegaskan bahwa kegiatan pelepasan siswa dilaksanakan secara gratis tanpa memungut biaya sepeser pun. “Kami menegaskan bahwa sekolah tidak pernah mengadakan kegiatan wisuda berbayar,” sangkalnya.
Eko Widayani menyampaikan, SMP Negeri 1 Surabaya tidak ada kegiatan wisuda. “Yang ada adalah kegiatan rutin serah terima atau pelepasan siswa setelah menyelesaikan masa evaluasi. Acara ini digelar di aula sekolah, gratis, tanpa memungut biaya sepeser pun dari siswa maupun orang tua,” tambahnya.
Kepala SMPN 1 Surabaya menyebut, kegiatan wisuda inisiatif orang tua. “Kegiatan wisuda atau pelepasan siswa tersebut merupakan inisiatif orang tua sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan anak-anak mereka selama tiga tahun menempuh pendidikan," bebernya.
Baca Juga: DPRD Soroti Pemasangan Tiang dan Kabel Wifi di Kota Pasuruan
Ditempat yang sama, orang tua siswa SMPN 1 Surabaya Herlina Harsono Njoto yang juga sebagai Anggota DPRD Kota Surabaya, juga membantah dengan adanya isu pungutan biaya wisuda tersebut.
“Bahwa memang sekolah selalu mengadakan acara kelulusan di aula sekolah secara sederhana dan hikmat, itu mengundang anak anak dan perwakilan wali murid, karena aula ini tidak terlalu besar mungkin kapasitanya cuma 400 orang dan itu sudah berdesakan. Tidak ada acara wisuda, itu jelas tidak ada, tapi memang ada semacam solidaritas wali murid yang memang memberikan apresiasi kepada anak anak. Kalau rencana ini jadi nanti, sistimnya gimana apakah gotong royong atau subsidi silang,” terangnya.
Sementara, Abdul Ghoni Mukhlas Ni'am juga menyampaikan sidak sebagai tindak lanjut dari aduan masyarakat. “Dan setelah pertemuan dengan Kepala Sekolah, Dewan Pendidikan Jawa Timur, dan Perwakilan Komite, tidak ditemukan pelanggaran dalam kegiatan tersebut,” ucapnya.
Abdul Ghoni mengingatkan agar inisiatif dari wali murid ini tidak sampai menciptakan kesenjangan atau tekanan psikologis bagi siswa dari keluarga kurang mampu. “Sekolah harus menekankan kepada wali murid agar tidak memaksakan kontribusi. Ini soal menjaga semangat kebersamaan tanpa mengorbankan siapa pun,” pungkasnya. (Tono)
Editor : Redaksi
