Potretkota.com – Dalam rangka memperingati Hari Jadi Jawa Timur yang ke – 80, Sekretariat DPRD Jatim menggelar Rapat Paripurna Istimewa. Dengan mengusung tema Tangguh dan Terus Tumbuh, paripurna yang digelar pada Minggu siang, 12 Oktober 2025 ini menghadirkan Menko Polhukam 2019 – 2024 Mohammad Mahfud Mahmodin atau yang biasa disebut Mahfud MD.
Dalam kesempatan ini, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, Tangguh berarti sudah terbukti dan sudah teruji. Sementara Terus Tumbuh berarti tidak berhenti dan masih akan terus melewati berbagai dinamika dan terus beradaptasi. Selain itu, Jawa Timur kini memiliki slogan baru yakni BISA (Berdaya, Inklusif, Sinergis dan Adaptif).
Baca Juga: Nama Korlap Hibah Pokir Kusnadi DPRD Jatim Dibongkar Lagi, Duh!
“Nah, antara lain bertumbung itu kita harus terus beradaptasi. Antara lain ini loh, artificial intelligence misalnya. Kemudian dinamika Gerbang Baru Nusantara. Bagaimana Jawa Timur Insya Allah hari ini sebenarnya sudah hub ya. Antara ekonomi pendidikan, kesehatan bagian Indonesia Barat dan Indonesia Timur ,” kata Khofifah.
Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD menuturkan, salah satu hal paling penting dalam pembangunan Jawa Timur adalah merevitalisasi pondok pesantren. Menurutnya, modal ketangguhan, modal akhlak, dan modal etika itu dicetak di pesantren-pesantren secara lebih ketat. Namun hal itu bukan berarti di lembaga lain tidak ada.
Baca Juga: Jelang Imlek, Usaha Kue Keranjang di Surabaya Kebanjiran Pesanan
“Sama, nasionalisme dan dicetak di pesantren, tapi di pesantren itu disertai dengan contoh tentang hidup pesantren sederhana dan hidup pesantren itu dimulai dari pesantren. Dicontohkan oleh kiali-kialinya, dan pesantren itu merupakan kesatuan dengan ikatan yang sangat kuat. Pesantren itu sejak dulu, pesantren itu ya mandiri menjelaskan orang-orang lainnya,” ungkap Mahfud singkat.
Di satu sisi, Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono mengungkapkan, dalam momentum peringatan 80 tahun ini, Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk tetap menempatkan rakyat di atas segala kepentingan. Meskipun ada tantangan seperti pemotongan anggaran, pemerintah memastikan dampaknya tidak langsung membebani masyarakat.
Baca Juga: Terdakwa Hasanuddin Serahkan Uang ke Sae’an Choir Rp2,5 Miliar
“Rakyat di atas kepentingan segalanya, jangan sampai beban yang sudah berat ini, kemudian rakyat merasakan tambahan bebannya. 2,8 T pemotongan ini pasti akan berdampak dan terasa, tapi sedang kita rembuk, kita koordinasikan bersama, apa yang kemudian bisa untuk mensubstitusi itu, mengalihkan itu agar dampak langsung rakyat tidak terlalu dirasakan,” tandas Deni. (ASB)
Editor : Redaksi
