Potretkota.com - Surabayas sebagai kota pesisir yang berkembang pesat, dalam kurun 4 hari ini menghadapi banjir rob, terutama di wilayah utara dan timurnya. Fenomena ini terjadi oleh penurunan muka tanah (land subsidence) yang signifikan.
Hasil riset pada tahun 2023 pada wilayah pesisir utara dan timur Surabaya, mengalami penurunan tanah dengan laju antara 0,2 hingga 83,3 mm per tahun (diprediksi pada tahun 2033 penurunan tanah bisa mencapai 0.2 meter hingga 8 meter), dengan titik penurunan terbesar berada di perbatasan Tandes dan Asemrowo.
Baca juga: Aktivitas Warga Kalianak Timur Terganggu Akibat Banjir Rob
“Penurunan ini menyebabkan permukaan tanah menjadi lebih rendah dari permukaan laut, meningkatkan kerentanan terhadap banjir rob di daerah utara Surabaya,” kata Ali Yusa, peneliti sungai dan pesisir, pengurus Persatuan Insinyur Indonesia Jawa timur, Jumat (30/5/2025).
Penurunan muka tanah di Surabaya, menurut Ali Yusa, disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk ekstraksi air tanah yang berlebihan dan beban pembangunan infrastruktur yang masif.
Sementara pada titik pengamatan di Surabaya Timur menunjukkan penurunan tanah yang bervariasi, dengan penurunan terbesar sebesar 0,28m per tahun di titik Kawasan Rungkut. Kondisi ini memperburuk sistem drainase kota dan meningkatkan frekuensi serta intensitas banjir rob, terutama saat pasang tinggi dan hujan lebat.
Selain penurunan muka tanah, sedimentasi di sepanjang pesisir utara dan timur Surabaya juga berkontribusi terhadap risiko banjir rob. Sedimentasi yang terjadi akibat aliran sungai dan gelombang laut membawa material yang mengendap di muara dan saluran air, mengurangi kapasitas aliran dan menyebabkan air meluap ke permukiman sekitar.
“Fenomena ini memperparah dampak banjir rob, terutama di daerah dengan sistem drainase yang tidak optimal,” ujarnya.
“Kombinasi antara penurunan muka tanah dan sedimentasi menyebabkan perubahan morfologi pesisir yang signifikan. Wilayah yang sebelumnya aman dari genangan kini menjadi daerah rawan banjir rob,” tambahnya.
Menurut Ali Yusa, untuk mengatasi masalah ini diperlukan pendekatan terpadu yang mencakup pengendalian ekstraksi air tanah, perbaikan sistem drainase, dan pengelolaan sedimentasi.
Implementasi teknologi pemantauan seperti GPS dan InSAR dapat membantu dalam memantau penurunan muka tanah secara real-time, memungkinkan respons yang lebih cepat dan efektif terhadap perubahan kondisi lingkungan.
Selain itu, restorasi ekosistem pesisir, seperti penanaman mangrove, dapat berfungsi sebagai penahan alami terhadap gelombang dan membantu mengurangi dampak banjir rob. “Sederhananya kesetimbangan aliran sungai patut di perhatikan,” urainya.
Keberadaan developer perumahan yang tidak pernah memperhatikan sistem drainase yang dibangun dikawasan yang mereka bangun dan BUMN yang beroperasi di Kawasan pesisir yang hanya focus pada alur pelayarannya saja dan tidak peduli pada kawasan pesisir menjadi penyebab utama banjir rob akibat kesetimbangan sungai yang tidak tercapai, selain sejak pengalihan kewenangan Kawasan pesisir ke Provinsi (Undang-undang Nomer 23 Tahun 2016) menjadikan sedimentasi yang terjadi di kawasan pesisir semakin meningkat di akibatkan acuhnya pemerintah Provinsi dalam mengoptimalkan kawasan untuk kepentingan warga kota.
“Keberdaan Perda banjir yang saat ini di susun oleh anggota DPRD Kota Surabaya seharusnya bisa menjadi solusi agar pemerintah dapat hadir dan memeliki dasar hukum dalam menindak developer, dan usaha yang tidak memperhatikan kondisi ekologi dan morfologi kawasannya,” pungkasnya.
Untuk diketahui, banjir rob melanda kawasan Kalianak-Margomulyo juga termasuk kawasan Sukolilo Kota Surabaya. Salah satu warga meminta agar Gubernur Jatim, Wali Kota Surabaya dapat memberikan solusi dan bantuan. (Hyu)
Editor : Redaksi