Potretkota.com - Gabungan organisasi mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Peduli Rakyat Jawa Timur (Gempar Jatim), melakukan unjuk rasa, di depan kantor Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur, Kamis (14/8/2025) siang.
Salah satu koordinator aksi, Heru Satrio menyatakan, aksi ini bentuk protes lantaran ada indikasi pelanggaran pengadaan barang dan jasa pada Dinas Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) Provinsi Jawa Timur.
Baca juga: Hakim PN Surabaya Keluhkan Pendemo Bawa Sound Besar
"Kami temukan adanya kejanggalan pada tender tiga paket pekerjaan penyelenggaraan acara yang diadakan melalui sistem mini kompetisi Inaproc," kata Heru, salah satunya nilai paket belanja jasa penyelenggaraan acara Bimtek peningkatan kapasitas, dengan HPS sebesar Rp278 juta.
"Yang lebih aneh, dua paket pekerjaan lainnya, yaitu belanja jasa penyelenggaraan acara satu dan dua, juga dimenangkan oleh perusahaan yang sama. Padahal, tender ini seharusnya terbuka untuk kompetisi," tambah Heru, perilaku PPK, KPA dan PA sudah tercoreng.
Baca juga: Jelang Imlek, Usaha Kue Keranjang di Surabaya Kebanjiran Pesanan
Gempar Jatim menilai, pengadaan barang dan jasa pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur, berpotensi bertentangan dengan sejumlah regulasi, seperti Perpres Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Nomor 117 Tahun 2023, Keputusan Kepala LKPP No 177 Tahun 2024 dan Keputusan Deputi II LKPP No. 4 Tahun 2024 tentang kebijakan sistem INAPROC, SE Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2024 tentang sanksi daftar hitam nasional.
Karena itu, Gempar Jatim meminta kepada Gubernur Jatim agar Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur, pejabat pengadaan dan PPK dan KPA dicopot dari jabatannya. "Kami akan teruskan perkara ini ke Kejaksaan. Tangkap dan penjarakan PPK, KPA dan PA," pungkasnya.
Baca juga: Pendemo Minta KPK Bongkar Hibah Non Pokir Gubernur Khofifah
Sementara, terkait unjuk rasa ini, Dr. Endy Alim Abdi Nusa, S.IP., M.M Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur tidak berada ditempat. Saat dikonfirmasi melalui nomer selularnnya, mantan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setdaprov Jatim memilih tak berkomentar. (Hyu)
Editor : Redaksi