Warga Lansia dan Penyandang Disabilitas di Surabaya yang Tak Lagi Terima Bantuan Pemerintah

avatar potretkota.com

Potretkota.com - Komunitas Arek Suroboyo Asli (ARSAS) menyoroti kondisi sejumlah warga di Kota Surabaya yang dinilai membutuhkan perhatian pemerintah setelah tidak lagi menerima bantuan sosial.

Keluhan tersebut diterima ARSAS dari sejumlah anggota dan masyarakat. Untuk memastikan kondisi warga di lapangan, ARSAS melakukan peninjauan bersama unsur Pemerintah Kota Surabaya.

Baca Juga: Aroma Politik Festival Reog Ponorogo 2026, Kemenangan Kyai Lodra Dicurigai Sudah Skenario

Dalam peninjauan di kawasan Jalan Ambengan Batu, Kecamatan Tambaksari, Surabaya, ARSAS menemukan sejumlah warga yang hidup dalam kondisi memprihatinkan. Salah satunya seorang lanjut usia yang tinggal di rumah yang dinilai tidak layak huni. Meski telah berusia lanjut, warga tersebut masih bekerja sebagai pedagang nasi goreng untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menurut informasi yang diterima ARSAS, status kesejahteraan warga tersebut mengalami perubahan dari desil 2 menjadi desil 6. Perubahan tersebut berdampak pada status penerimaan bantuan yang sebelumnya diterima.

Selain itu, ARSAS juga menemukan keluarga yang memiliki anggota penyandang disabilitas dan tinggal di rumah dengan kondisi yang dinilai tidak layak huni. Kondisi tersebut, menurut ARSAS, membutuhkan perhatian dan penanganan dari pemerintah.

Ketua Umum ARSAS, Herry Bimantara, mengatakan temuan tersebut menjadi perhatian serius karena kondisi di lapangan dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi kesejahteraan warga yang tercatat dalam data.

“Program bantuan sosial seharusnya diberikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan, terutama lanjut usia, keluarga penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin yang hidup dalam keterbatasan,” ujar Herry.

Baca Juga: Tak Bisa Bayar Tukang, Pegawai Kejati Jatim Dilaporkan Polisi

ARSAS meminta pemerintah pusat melakukan evaluasi terhadap mekanisme penentuan desil kesejahteraan yang menjadi salah satu dasar dalam penyaluran berbagai program bantuan pemerintah.

Menurut Herry, evaluasi diperlukan agar data yang digunakan pemerintah dapat lebih menggambarkan kondisi riil masyarakat di lapangan. Dengan demikian, bantuan sosial diharapkan dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran dan tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

“Kami meminta agar penentuan desil dievaluasi secara menyeluruh. Jangan sampai warga yang secara nyata masih membutuhkan bantuan justru kehilangan akses terhadap program perlindungan sosial,” katanya.

Baca Juga: Anggota Respati Polrestabes Surabaya Saat Patroli Diduga Aniaya Anak SMP di Jalan

ARSAS juga menyatakan siap melakukan pemantauan dan pendampingan terhadap warga yang membutuhkan, termasuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

“Kami siap turun ke lapangan untuk mengawal kepentingan, keamanan, dan kenyamanan warga Surabaya. Yang terpenting, warga yang benar-benar membutuhkan perhatian negara jangan sampai terlewat dari perlindungan dan bantuan pemerintah,” kata Herry.

ARSAS berharap pemerintah dapat menindaklanjuti temuan tersebut dengan melakukan verifikasi kondisi warga secara langsung serta memastikan kesesuaian antara data kesejahteraan dengan kondisi faktual di lapangan. (Hyu)

Berita Terbaru