Potretkota.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya mencatat capaian kinerja signifikan sepanjang tahun 2025. Hampir seluruh bidang menunjukkan peningkatan, mulai dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP), penegakan hukum pidana umum dan khusus, hingga pemulihan serta penyelamatan keuangan negara yang nilainya menembus triliunan rupiah.
Pada Seksi Pembinaan, realisasi PNBP tahun 2025 mencapai Rp10,01 miliar, jauh melampaui target sebesar Rp3,28 miliar atau setara 304,94 persen. Capaian ini melonjak tajam dibandingkan tahun 2024 yang hanya terealisasi 74,33 persen dari target. Secara kumulatif, realisasi PNBP 2024–2025 meningkat 21,89 persen.
Baca juga: Iwan Nuzuardhi Rotasi Jabat Kasi Pidsus Kejari Surabaya
PNBP tersebut bersumber dari berbagai pos, antara lain penjualan dan pengelolaan BMN, sewa aset, ongkos perkara, denda pidana, penjualan barang rampasan, hingga uang sitaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang.
Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya Ajie Prasetya menyebut capaian ini merupakan hasil penguatan tata kelola, pengawasan internal, serta optimalisasi fungsi kejaksaan dalam mendukung penerimaan negara.
“Kami menekankan akuntabilitas dan transparansi dalam setiap lini kerja. PNBP bukan sekadar angka, tetapi cerminan tertib administrasi dan kepastian hukum,” ujar Ajie Prasetya.
Di bidang Intelijen, Kejari Surabaya melaksanakan 13 kegiatan operasi intelijen yang mencakup pengamanan, penangkapan buronan, serta penyelidikan. Intelijen kejaksaan juga aktif melakukan pengawasan aliran kepercayaan dan keagamaan, serta menggelar penerangan hukum di berbagai lembaga, sekolah, dan instansi pemerintah melalui program Jaksa Menyapa dan Jaksa Masuk Sekolah. Atas kinerja tersebut, Kejari Surabaya meraih peringkat 4 kinerja Intelijen Kejari Tipe A se-Jawa Timur.
Sementara itu, Seksi Pidana Umum mencatat 1.793 SPDP sepanjang 2025. Dari jumlah tersebut, 56 perkara diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif (Restorative Justice), didominasi perkara pencurian, penganiayaan, penipuan, hingga laka lantas. Beberapa perkara RJ melibatkan kasus pencurian kebutuhan pokok dengan latar belakang ekonomi, yang diselesaikan secara humanis tanpa mengesampingkan rasa keadilan.
Prestasi di bidang ini mengantarkan Kejari Surabaya sebagai peringkat 1 Kejari Tipe A se-Jawa Timur dalam penyelesaian perkara melalui Restorative Justice, sekaligus menerima penghargaan Mahkamah Agung atas pelaksanaan sistem E-Berpadu.
Baca juga: Effendi Pudjihartono Komisaris CV Kraton Resto Ditangkap Kejaksaan
Di Seksi Pidana Khusus, penanganan perkara korupsi, pajak, dan cukai berjalan intensif. Sepanjang 2025, kejaksaan menangani penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga eksekusi terhadap sejumlah perkara strategis, termasuk kasus penyalahgunaan aset PT KAI, kredit bermasalah di perbankan, hingga proyek pemerintah. Kejari Surabaya meraih peringkat 3 kinerja Pidana Khusus Kejari Tipe A se-Jawa Timur.
Tak hanya itu, penyelamatan kerugian keuangan negara oleh Pidana Khusus mencapai Rp21,9 miliar serta pengamanan aset berupa sertifikat dan dokumen strategis milik negara dan pemerintah daerah.
Capaian terbesar dicatat Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun). Sepanjang 2025, Kejari Surabaya berhasil melakukan pemulihan dan penyelamatan keuangan negara senilai Rp1,52 triliun, terdiri dari pemulihan uang serta penyelamatan aset tanah dan bangunan. Datun juga aktif memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, hingga penegakan hukum perdata.
Atas capaian tersebut, Datun Kejari Surabaya meraih peringkat 1 kinerja Kejari Tipe A se-Jawa Timur.
Baca juga: Buron Korupsi Kredit Fiktif Bank Jatim Ditangkap di Bali
Di bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R), Kejari Surabaya menangani ratusan perkara melalui penjualan langsung, lelang, pemusnahan, dan pengembalian barang bukti. Realisasi PNBP dari PB3R mencapai Rp5,28 miliar dari target Rp1,75 miliar atau 301,50 persen, sekaligus mengantarkan Kejari Surabaya meraih peringkat 1 kinerja pemulihan aset Kejari Tipe A se-Jawa Timur.
Ajie Prasetya menegaskan, capaian tersebut menjadi pijakan untuk memperkuat kepercayaan publik.
“Kinerja ini adalah hasil kerja kolektif seluruh jajaran. Ke depan, kami berkomitmen menjaga integritas, memperkuat penegakan hukum, serta memastikan kehadiran kejaksaan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya. (ASB)
Editor : Redaksi