Potretkota.com – Pelaku seni dan budaya sekaligus Pendiri Surabaya Juang, Heri Prasetyo alias Herry Lentho, menyoroti dinamika yang muncul dalam pelaksanaan Festival Nasional Reog Ponorogo (FNRP) 2026.
Menurutnya, polemik yang berkembang bukan semata-mata terkait hasil kompetisi, melainkan menyangkut etika penyelenggaraan dan posisi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam ajang tersebut.
Baca juga: Tri Suryanto: Juara Reog Tak Cukup Spektakuler, Harus Penuhi 4 Unsur
Herry menegaskan bahwa Festival Nasional Reog Ponorogo merupakan prestasi budaya yang membanggakan. Selain menjadi agenda budaya nasional yang telah berlangsung selama puluhan tahun, festival tersebut juga masuk dalam Karisma Event Nusantara dan menjadi kebanggaan masyarakat Ponorogo maupun Jawa Timur.
“Festival Reog Ponorogo adalah prestasi luar biasa. Ini kebanggaan masyarakat Ponorogo, Jawa Timur, bahkan Indonesia karena telah menjadi salah satu event budaya nasional yang diperhitungkan,” kata Herry, Jumat (18/6/2026).
Namun demikian, Herry mengaku mempertanyakan keterlibatan tim yang mengatasnamakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai peserta festival.
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan, posisi pemerintah provinsi seharusnya lebih berperan sebagai fasilitator, regulator, dan pembina.
“Ketika pemerintah provinsi menjadi peserta, muncul pertanyaan etis. Dalam regulasi, pemerintah provinsi berfungsi sebagai pembina. Ketika turun sebagai peserta, maka posisinya menjadi berhadapan dengan pihak-pihak yang justru seharusnya dibina,” katanya.
Ia mengibaratkan kondisi tersebut seperti seorang ibu yang ikut berebut mainan dengan anaknya sendiri. Herry menyebut, secara aturan mungkin tidak terdapat larangan eksplisit, tetapi secara etika terdapat persoalan yang perlu dikaji bersama.
Selain itu, Herry juga menyoroti pentingnya menjaga prinsip fair play dalam sebuah kompetisi budaya. Ia mengaku memperoleh informasi mengenai adanya komunikasi antara pihak peserta dengan sejumlah anggota dewan juri sebelum perlombaan berlangsung.
Menurutnya, dalam sebuah festival yang menjunjung integritas, seluruh peserta harus menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan ataupun persepsi keberpihakan.
Baca juga: Aroma Politik Festival Reog Ponorogo 2026, Kemenangan Kyai Lodra Dicurigai Sudah Skenario
“Dalam kompetisi, bukan hanya juri yang harus menjaga kode etik, peserta juga harus menjaganya. Prinsip fair play harus berlaku untuk semua pihak,” ujarnya.
Herry menegaskan bahwa substansi persoalan bukan terletak pada kualitas penampilan peserta tertentu, melainkan pada pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap festival. Menurutnya, kualitas sebuah ajang budaya tidak hanya ditentukan oleh hasil lomba, tetapi juga oleh integritas proses yang melatarbelakanginya.
Ia juga menyinggung adanya aturan teknis baru dalam festival yang mengatur penggunaan instrumen musik tertentu dan disertai sanksi pengurangan nilai bagi peserta yang melanggar. Karena itu, ia menilai pelanggaran terhadap aspek etika semestinya juga mendapatkan perhatian yang serius.
“Kalau pelanggaran teknis saja ada konsekuensinya, maka persoalan etika juga perlu mendapat perhatian agar festival tetap dipercaya semua pihak,” katanya.
Sebagai pegiat budaya, Herry mengaku tidak bermaksud memperpanjang polemik. Ia justru berharap seluruh pihak dapat menjadikan dinamika yang terjadi sebagai bahan evaluasi bersama demi menjaga marwah Festival Nasional Reog Ponorogo.
Baca juga: Sidang Korupsi Ponorogo Ungkap Selebgram sebagai Orang Ketiga di Balik Perceraian Yunus Mahatma
“Saya ingin festival ini tetap besar, tetap dipercaya, dan terus mengharumkan Indonesia. Karena itu saya mengingatkan agar integritas, fair play, dan fungsi pembinaan benar-benar dijaga,” ujarnya.
Herry berharap penyelenggara, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pelaku seni, serta seluruh pemangku kepentingan dapat membuka ruang dialog untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul. Menurutnya, tradisi budaya Jawa selalu mengedepankan musyawarah, saling mengingatkan, dan kesediaan untuk memperbaiki kekeliruan.
“Kalau ada kekeliruan, yang terpenting adalah keberanian untuk mengevaluasi dan memperbaikinya. Dengan begitu kepercayaan terhadap Festival Reog Ponorogo akan tetap terjaga,” katanya.
Ia menegaskan bahwa Festival Nasional Reog Ponorogo merupakan aset budaya yang sangat berharga sehingga seluruh pihak memiliki tanggung jawab untuk menjaga kehormatan dan kredibilitasnya. (ASB)
Editor : Redaksi