Potretkota.com - BEM Nusantara Jawa Timur menyatakan komitmennya untuk membersamai gerakan masyarakat sipil dalam Aksi “Rakyat Surabaya Menggugat” sebagai bentuk kepedulian terhadap berbagai persoalan nasional yang dinilai semakin menjauh dari semangat reformasi dan keadilan sosial.
Dalam pernyataan resminya, BEM Nusantara Jawa Timur menilai kondisi bangsa saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ketidakstabilan ekonomi, fluktuasi harga energi dan kebutuhan pokok, maraknya praktik korupsi, hingga minimnya keberpihakan kebijakan terhadap masyarakat kecil. Selain itu, organisasi mahasiswa tersebut juga menyoroti meningkatnya keterlibatan militer di ruang-ruang sipil yang dianggap berpotensi mengganggu prinsip demokrasi.
Baca juga: GMNI Jember Soroti Potensi Koperasi Desa Merah Putih Jadi Jaringan Politik di Desa
Koordinator Daerah BEM Nusantara Jawa Timur, Deni Oktaviano Pratama, mengatakan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi sekaligus peringatan moral kepada pemerintah agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Mahasiswa dan rakyat sipil hari ini tidak sedang mencari panggung. Kami sedang menjaga akal sehat demokrasi. Ketika ruang sipil mulai disusupi kepentingan kekuasaan, ekonomi rakyat semakin tertekan, dan kebijakan publik tidak lagi berpihak kepada masyarakat kecil, maka mahasiswa memiliki tanggung jawab sejarah untuk bersuara,” ujar Deni.
Menurutnya, mahasiswa memiliki peran strategis sebagai kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan dan kebijakan publik. Ia menegaskan bahwa BEM Nusantara Jawa Timur akan terus mengawal berbagai isu yang dinilai berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
“Kami mungkin jarang terlihat di jalanan. Namun itu bukan berarti kami diam. Kami tahu kapan harus bergerak, kapan harus bersuara, dan kapan harus turun bersama rakyat. Ketika keadaan menuntut keberanian, maka mahasiswa tidak boleh kehilangan keberpihakannya kepada rakyat,” tambahnya.
Baca juga: Jalan Terjal Emil dan Ancaman Kuda Hitam
Dalam aksi tersebut, BEM Nusantara Jawa Timur menyampaikan lima tuntutan utama kepada pemerintah. Pertama, mendesak pemerintah menjamin stabilitas energi dan gas nasional melalui kebijakan BBM dan listrik yang dinilai lebih berpihak kepada masyarakat, transparan, dan terjangkau.
Kedua, meminta evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta audit penggunaan dana pembangunan Koperasi Merah Putih. Ketiga, mendesak aparat penegak hukum untuk menindak pelaku tambang ilegal, perusakan agraria, serta pemanfaatan lahan yang berkaitan dengan pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan (Batalyon TAPI).
Keempat, mendorong pemerintah memperkuat ekonomi desa, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelas menengah dan kelompok rentan yang terdampak kondisi ekonomi. Kelima, mendesak negara mengembalikan fungsi TNI sesuai mandat pertahanan negara dan menghentikan keterlibatan militer dalam berbagai sektor sipil yang dinilai berpotensi mengancam agenda reformasi.
Baca juga: Partai Demokrat Jatim Berpotensi Ganti Pengurus Jelang Pemilu 2029
BEM Nusantara Jawa Timur menegaskan akan terus melakukan konsolidasi bersama berbagai elemen masyarakat sipil untuk mengawal tuntutan tersebut. Organisasi itu juga menyatakan komitmennya dalam memperjuangkan terwujudnya keadilan sosial, penguatan demokrasi, serta pemberantasan korupsi di Indonesia.
Aksi “Rakyat Surabaya Menggugat” menjadi salah satu bentuk penyampaian aspirasi publik yang diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk lebih memperhatikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini. (*/ASB)
Editor : Redaksi