Potretkota.com - Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pasuruan akan segera menindaklanjuti indikasi pungutan liar (pungli) terkait program Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Gerongan, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan.
“Kami segera menindaklanjuti persoalan ini. Kami kroscek dulu kebenaranya dilapangan dan kasih kami waktu," singkat Kepala Bidang (Kabid) PKH Dinas Sosial, Kabupaten Pasuruan, Misnah.
Baca Juga: KPK Tuntut Gus Muhdlor Sidoarjo 6 Tahun 4 Bulan Penjara
Dugaan pungli itu muncul ketika program PKH cair ke setiap masing-masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dana yang sudah cari, diminta lagi oleh oknum Rp 50 ribu dan keperuntukanya tidak jelas.
"Saya ditarik uang Rp 50 ribu, tapi meski ditarik segitu tapi aya kasih Rp 25 ribu. Biarkan saja ini jadi pembicaraan kelompok," ungkap sumber Potretkota.com berinisial Amn dengan nada kesal.
Baca Juga: Kejari Sidoarjo Kembangkan Kasus Pungli Iuran PTSL Desa Trosobo
Menurut Amn, tarikan hanya didesa Desa Gerongan. "Saya dengar desa lain tidak ada tarikan, lah disini kok ditarik," keluhnya.
Tak hanya itu, Amn juga menyebut mendapat program BPNT dan itu berupa kartu digunakan untuk penacairan. Akan tetapi kartu BPNT miliknya tak pernah di berikan oleh pihak pendamping ataupun ketua kelompoknya.
Baca Juga: Akhmad Khasani BPKPD Diputus 1 Tahun 6 Bulan
“Saya tak pernah pegang kartu semenjak dapat beras dan telur. Kartu itu dibawa oleh Pak Supian (pendamping), tiap beras datang saya langsung disuruh ngambil pada ketua kelompoknya. Setelah itu saya bagi berasnya 5 kiloan dengan tetangga saya, karena disuruh bagi dua sama ketua kelompoknya,” terang Amn.
Amn menyebut, pencairan program warga tidak mampu tersebut berfariasi. “Ada yang mendapat uang senilai Rp 450 ribu untuk balita. Ada juga Rp 200 ribu untuk anak SD, untuk anak SMP Rp 300 ribu dan anak SMA mendapat Rp 500 ribu. Sedangkan janda mendapat Rp 600 ribu dan ada juga Satu KK mendapat Rp 1 juta. Bahkan ada yang lebih,” tambahnya. (Mat)
Editor : Redaksi
