Potretkota.com - Kadis Disnaker Kabupaten Pasuruan Tri Agus Budiarso menyatakan, data pekerja formal yang terdampak corona ada 24 perusahaan se-Kabupaten Pasuruan dengan jumlah karyawan yang dirumahkan sejumlah 4.144 ribu orang.
Menurutnya, data sementara yang disampaikan berasal dari Pasuruan maupun luar kota. "Setelah kami filter khususnya wilayah Pasuruan sejumlah 3088 orang karyawan yang dirumahkan. Kemudian karyawan yang ter PHK 130 orang. Terkait dengan kartu Pra Kerja target awal dari calon pekerja. Ketika situasi corona target ini bergeser yang jadi sasaran dari program kartu Pra Kerja adalah pekerja yang dirumahkan," kata Tri Agus Budiarso saat berada di Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan, Senin (20/4/2020).
Baca Juga: Apel Kebangsaan Serikat Buruh di GOR Delta Sidoarjo
Untuk itu, Menurut Ketua fraksi Nasdem Joko cahyono, Gugus Tugas Kabupaten Pasuruan harus serius dalam menangani Covid-19. "Sebab sampai hari ini di tingkat Kecamatan sampai Desa belum menerima anggaran penanganan Covid-19. Jangan sampai Virus Corona menyerang dan banyak jatuh korban, baru anggaran disalurkan. Perlu diketahui Dana untuk desa senilai Rp 50 juta dan Dana untuk Kecamatan senilai Rp 100 juta berkali-kali kami tanya kapan Dana itu di salurkan. Ingat, garda di depan ada di tingkat Kecamatan dan Desa," ucapnya.
Sedangkan anggota Fraksi PKB Rudi Hartono meminta kepada Gugus Tugas soal bantuan untuk masyrakat yang terdampak Covid-19 atau yang lain segera disalurkan. "Jangan hanya rapat-rapat terus mengundang Gugus Tugas tapi tidak ada hasil dan penyelesaian, ini namanya buang-buang anggaran saja. Perlu diketahui masyarakat tidak butuh diberitahu soal angka atau nominal anggaran Corona. Tetapi masyarakat butuh bantuan anggaran segera disalurkan untuk menangani Covid-19. "Untuk itu, kami minta jangan hanya rapat berkali kali panggil Gugus Tugas, tetapi tidak ada hasil. Kami ingin kerja nyata atau eksen dilapangan segera salurkan anggran covid ke masyrakat," cetusnya.
Baca Juga: Buruh Jatim Demo Bertopeng Menteri Keuangan RI Sri Mulyani dan Tikus Berdasi
Hal sama disampaikan Camat Prigen Mujiono, bahwa terkait laporan yang menyangkut dana Rp 100 juta sudah kami usulkan sekitar 4 hari yang lalu. Akan tetapi dari pusat belum turun. "Jadi untuk sementara kami menggunakan dana talangan untuk menangani covid-19," singkatnya.
Dari Ketua AKD Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Pasuruan, Agus mengatakan sampai detik ini tidak ada yang mendata siapa yang mendapat BLT. "Tak ada satupun menerima BLT di Desa. Kami minta petunjuk Bupati supaya ke akrifan lokal dapat tertentukan dan Kebijakan desa berjalan," singkatnya.
Baca Juga: Kadis Peternakan Jatim Enggan Komentari Soal PMK, Ada Apa?
Jubir Gugus Tugas Kabupaten Pasuruan Anang Wijaya mengatakan, pihaknya masih menunggu persetujuan dari DPRD terkait alokasi rekofusing tahap tiga. Angka yang sudah di siapkan senilai Rp 130 miliar. Untuk yang nilai Rp 32 miliar buat Dinas sosial, Satpol PP, Disperindag dan untuk keperluan masker sejumlah 2 juta 3000 masker serta ada sembako bagi orang tua jumpo.
"Sebenarnya point-point anggaran sudah disiapkan dalam waktu dekat dan akan di salurkan. Suatu contoh anggaran yang sudah tersalurkan senilai Rp 330 juta untuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH) membuat porteblesing yang kini tersebar 30 unit di beberapa 30 titik sudah jalan," ungkap Anang Wijaya. (Mat)
Editor : Redaksi
