Potretkota.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan yang terbentuk Panitia Khusus (Pansus) menilai data anggaran Covid-19 dari Gugus Tugas amburadul. Sebab dari temuan yang ada, data anggaran Covid-19 ditemukan tidak sesuai kesamaan. Selain itu menilai kinerja Gugus tugas kurang maksimal.
Seperti disampaikan Anggota Pansus Damanhuri, bahwasanya apa yang sudah dilakukan gugus tugas ini masih belum teruji dan banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan tetapi apa yang dilaksanakan belum ada penjelasan. "Termasuk bantuan partisipasi dari pihak ke tiga tidak ada kejelasan dan tidak dicantumkan," katanya.
Baca Juga: Terdakwa Ganjar Pemkot Surabaya Ingat Terima Uang dari PT Arisco Cipta Graha Sarana Rp100 Juta
Untuk itu pihaknya minta partisipasi dari pihak ke tiga didata lalu berikan penjelasan pada anggota Pansus. "Seperti yang kami jumpai di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mengenai anggaran Covid-19 ini yang benar yang mana dari nilai Rp 4,8 milyiar atau Rp 1,2 miliar. Kalau yang kami lihat di data urutan pada angka 12 itu nilainya Rp 1,2 miliar. Akan tetapi di keterangan sini nilainya Rp 4,8 miliar, jadi ini yang benar yang mana. Kalau melihat seperti data yang ada di OPD saya kira datanya amburadul. Perlu diketahui, sebenarnya data perencanaan itu tidak boleh berubah, kecuali kalau data perubahan itu boleh," ucap Damanhuri.
Lain halnya, Anggota Pansus Partai PKB, Rudi Hartono menyampaikan untuk di Dinsos setelah disurvey ternyata tidak tepat sasaran banyak data orang yang meninggal dunia tidak dapat tunjungan bantuan langsung tunai (BLT). Selain itu ada juga data tidak sesuai dengan alamat, ini sangat dimungkinkan pihak Dinsos memakai data lama.
"Untuk itu, apakah tidak ada fasilidasi ulang, karena persoalan ini banyak permasalahan di kalangan masyrakat terutama di Desa Tejowangi ada kejadian suaminya meninggal akan tetapi undanganya tetap diberikan, sehingga disitu dianggap mendapat bantuan. Terus yang ke kedua soal bantuan beras yang diberikan ke masyarakat, apakah takeran beras sudah sesuai standart atau tidak, karena sampai detik ini kami tidak mengetahui pembagian bantuan tersebut, seperti apa standartnya kami tidak mengetahuinya," jelas Rudi Hartono.
Baca Juga: Hakim Tipikor Heran Perkara Ganjar Pemkot Surabaya Bisa Naik
Soal penyemprotan disinfektan, Rudi Hartono meagukan speknya. Karena yang sudah jumpai banyak sekali yang melaksanakan penyemprotan, entah itu benar-benar obat disinfektan atau hanya sabun di oplos air dengan menggunakan obat pemtih. "Sebab kalau pakai obat asal-asalan berpengaruh bila kena mata rasanya berkunang-kunang sehingga dapat menimbulkan masalah baru. Ini yang harus diperhatikan. Sebab dengan melihat anggaran cukup besar tersebut, program penyemprotan disenfektan terdapat dobel ganda. Tentunya yang mendapat anggaran penyemprotan Disinfektan yaitu Kepolisian, Sat Pol PP, Kodim dan apakah penyemprotan itu efektif. Kalau itu efektif tidak ada masalah," paparnya.
Rudi Hartono juga menambahkan, disaat mobil melintas dan disemprot cairan disinfektan cat warna mobil menjadi belang, sebab yang disemprotkan cairanya adalah pemutih meek bayclin. "Kalau sudah seperti ini lalu kita minta pertanggung jawaban ke siapa. Jadi kami minta standart untuk ngecek pada saat pelaksaan Disinfektan tersebut itu hasil tesnya kami ingin tau. Jangan-jangan itu cuma air yang disemprotkan. Sedangkan program ini anggaranya sudah diserap dan ini sudah banyak dilakukan didesa-desa. Anggaranya besar dan memakai uang rakyat tapi tes nya ini tidak jelas, ini yang kami sayangkan. Kalau seperti itu mendingan anggaran tersebut di belikan sembako saja dan di berikan ke masyarakat miskin yang sangat membutuhkan," tambahnya.
Baca Juga: Direktur Utama PT Calvary Abadi Hanny Avianto Akan Laporkan Terdakwa Ganjar Pemkot Surabaya
Sedangkan Anggota Pansus dari Partai Golkar, Trilaksono Adi menyampaikan menilai gugus tugas Kabupaten Pasuruan tidak efektif. "Sebab kami masi melihat dipasar banyak orang tidak pakai masker dan ini sangat disayangkan kalau terjadi apa-apa,"singkatnya.
Ditempat yang sama, Seketaris Daerah (Sekda), Kabupaten Pasuruan, Misbah Junib mengatakan terkait data anggaran Covid-19 yang ada, itu masih data perencanaan. "Data ini dari setiap OPD dan saya kira masih rendah, juga masih dalam evaluasi," pungkasnya. (Mat)
Editor : Redaksi
