Potretkota.com - Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan dari Fraksi Golkar, Sugiarto melaksanakan reses sidang ke II tahun 2001-2022. Reses itu di lakukan di lahan perhutani tepatnya di tengah hutan pinus terletak di Desa Nongkojajar, Kecamatan Tutur, Sabtu (12/2/2022).
Dalam reses itu di hadiri para Pesanggem, LMDH Perhutani, Kepala Desa dan BPD se Kecamatan Tutur, Camat setempat, dan 200 warga sekitar. Saat reses, mereka meminta banyak usulan program.
Baca Juga: Polisi Pasang Alarm Motor Gratis untuk Cegah Curanmor di Surabaya
Seperti disampaikan Suyono salah satu perwakilan Dusun Mesagi, Desa Nongkojajar. Dia meminta pokir dewan berupa program pembangunan proyek Pavingisasi, Drainase, TPT supaya dibangunkan di Dusunya. Karena jalan di Dusun tersebut banyak yang rusak dan longsor. Hal ini disebabkan sejak turunya hujan. "Aduan atau usulan masyarakat ini harus didengar dan direalisasikan DPRD Kabupaten Pasuruan," singkatnya.
Di sisi lain, pihak Perhutani yang diwakili oleh LMDH Lawang Timur bagian Asper yakni Dali menyampaikan sejak turun hujan dilereng pegunungan sering terjadi longsor. Dalam hal itu, meminta Pemda atau Dewan supaya memberi program bantuan berupa bibit pohon sebanyak-banyaknya. "Pohon yang kita minta yaitu tanaman Kopi. Karena tanaman Kopi ini sangat produktif dan kuat menahan tanah longsor,"tegasnya.
Baca Juga: Hakim PN Surabaya Keluhkan Pendemo Bawa Sound Besar
Sementara, Sugiarto berjanji akan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Namun dikegiatan reses tersebut, ia berharap masyarakat yang hadir 200 orang ini jangan mengharap uang pesangon. Karena kegiatan reses yang digelar tengah hutan pinus tempat wisata Alas Kembang ini tidak dianggarkan uang pesangon.
"Tetapi saya sebagai anggota dewan tetap sadar diri. Artinya kita akan tetap memberi bantuan sejumlah uang untuk masyarakat. Entah digunakan untuk pembangunan atau lainya. Semoga bantuan yang kami berikan bermanfaat bagi masyarakat," ungkap Sugiarto.
Baca Juga: Seleksi Petugas Haji Diperketat, Utamakan Layanan Kesehatan
Sugiarto juga mengaku, bahwasanya uang yang diberikan itu bukan dari bantuan pemerintah serta tidak ada SPJ nya, melainkan murni uang pribadi. Karena dikegiatan reses ini bagian dari tugas Dewan yang harus dijalankan. "Nantinya keluhan masyarakat ini kita sampaikan dan kita usulkan dalam pembahasan rapat Dewan," akunya. (Mat)
Editor : Redaksi
