Potretkota.com - Forum Masyarakat Madani Maritim (FM3) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN), Rabu (22/01/25) kemarin.
Aksi tersebut dimulai setelah perwakilan forum mengajukan dokumen penolakan Proyek Strategis Nasional Surabaya Waterfront Land (PSN-SWL) dan undangan audiensi kepada masing-masing menteri yang bertugas, Sakti Wahyu Trenggono dan Nusron Wahid.
Baca Juga: Gudang Milik Pengusaha Pelapor Wawali Surabaya Digeruduk Massa
Kedatangan mereka ke Jakarta tak lain menuntut kedua kementerian agar mencabut perizinan proyek reklamasi yang diduga tidak sesuai prosedur dan melangkahi etika lingkungan serta kepentingan publik. Spanduk dan bendera yang memuat penolakan FM3 terhadap PSN-SWL terbentang di halaman masing-masing kementerian.
Sebagaimana diketahui publik, FM3 yang merupakan forum gabungan dari 44 elemen masyarakat seperti kelompok nelayan, petani tambak, LPMK di belasan kelurahan terdampak, LBH, Majelis Lingkungan Hidup PDM Surabaya, BEM, OKP, HNSI, KNTI, dan berbagai organisasi lainnya terus berupaya mendesak instansi-instansi pemerintahan yang bersangkutan untuk menutup akses rencana proyek reklamasi Kenjeran yang jelas-jelas akan berdampak buruk terhadap lingkungan, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat setempat.
Koordinator FM3 Heroe Budiarto mengutarakan protesnya di halaman Kantor Pusat KKP. Ia menegaskan mewakili masyarakat menolak proyek ini dengan berbagai alasan. “Kami datang jauh-jauh dari Surabaya meninggalkan sanak saudara kami. Kami hendak menyuarakan penolakan terhadap proyek ini. Tolak Reklamasi!” tegasnya.
Senada, koordinator aksi Indi Nuroni menyatakan sikap, tidak akan berhenti berjuang hingga rakyat mendapatkan kembali hak-hak mereka. “Tidak akan kami mundur sebelum berdialog dengan Pak Menteri.” tambahnya.
Aspirasi turut disampaikan oleh Ramadhani J. Samudera dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Dalam orasinya, ia mewakili kawula muda yang sangat menyayangkan kementerian telah mewariskan karakter penjajah terdahulu yang dengan ringan tangan merampas hak dan kedaulatan rakyat.
“Laut kami akan digadaikan kepada swasta, lalu bagaimana nasib para nelayan? Bagaimana nasib petani tambak? Nenek moyang kami rela mati (saat perang 10 November) untuk menjaga kehormatan Surabaya. Bila PT Granting Jaya tidak angkat kaki, kami semua pun rela mati. Hidup nelayan! Hidup petani tambak!” seru Rama.
Baca Juga: Gudang Milik Pengusaha Pelapor Wawali Surabaya Digeruduk Massa
Perwakilan forum juga membacakan deklarasi tentang penolakan dan protes keras terhadap rencana PSN-SWL. Hal itu sehubung dengan adanya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional baru, salah satunya adalah Proyek Strategis Nasional Surabaya Waterfront Land yang akan dilaksanakan di Pantai Timur Kota Surabaya.
Poin-poin tersebut secara garis besar berupa:
- Meminta keterangan tentang penetapan PT. Granting Jaya sebagai operator PSN-SWL yang diduga tanpa seleksi.
- Dugaan penunjukan PT Granting Jaya sebagai operator PSN-SWL tanpa pertimbangan kualifikasi dan kredibilitas.
- Meragukan proses transparansi, baik dari segi legalitas, kajian, hingga teknis pelaksanaan PSN-SWL.
- Penolakan perampasan laut sebagai aset negara dan sumber mata pencaharian masyarakat untuk dijual kepada pengusaha dan dinikmati oleh oligarki.
Unjuk rasa ini dibersamai pula oleh Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Univesitas Airlangga, Aulia Thaariq Akbar dan Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, Wildan Mutaqin. Mereka mewakili suara mahasiwa untuk menolak rencana PSN-SWL. “Mimpi buruk nelayan. Korban kerakusan penguasa,” imbuh keduanya. (Faiz Fahrezi)
Baca Juga: Demo Tolak UU TNI di Surabaya Kisruh
Editor : Redaksi
