Potretkota.com - Aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Jawa Timur kembali berakhir ricuh, Jumat siang, (21/02/2025). Kali ini, 2 orang anggota DPRD Jatim Fraksi PDI Perjuangan, Yordan M. Batara Goa dan Fuad Bernadi dari Fraksi PDI Perjuangan, menjadi korban penyiraman oleh salah seorang pengunjuk rasa. Selain disiram dengan air mineral, Yordan dan Fuad juga terkena lemparan botol minuman.
Massa aksi yang tergabung dalam Arek Gerak & Aliansi Masyarakat Sipil Surabaya & Jawa Timur itu, menyuarakan 4 tuntutan, yakni massa menuntut agar Undang-undang pro rakyat segera disahkan, menolak Undang-undang anti rakyat, evaluasi kebijakan yang merugikan rakyat, dan membatalkan kebijakan yang membahayakan demokrasi. Dalam aksinya, demonstran melakukan aksi teatrikal dan membakar ban bekas.
Baca Juga: Gudang Milik Pengusaha Pelapor Wawali Surabaya Digeruduk Massa
Sementara itu, saat keluar menemui demonstran, Yordan mengatakan, saat ini di gedung DPRD Jatim sedang tidak ada seorang pun anggota di dalam gedung. Menurutnya, seluruh anggota DPRD Jatim sedang keluar ke daerah piihan masing-masing untuk melaksanakan reses. Yordan menyatakan, tidak semua tuntutan yang disampaikan ada dalam kewenangan DPRD Jatim.
“Kalau kalian perhatikan, tadi saya ada di atas, di tangga itu, lihat, sehingga kami juga mendengar apa yang menjadi keresahan, apa yang menjadi memantik kawan-kawan semua. Memang tidak semua kebijakan yang rekan-rekan sebutkan itu ada dalam kewenangan provinsi. Tetapi yakinlah kami sebagai anggota DPRD Jawa Timur akan memperjuangkan yang terbaik buat segenap rakyat Jaw Timur,” kata Yordan.
Namun sayang, pernyataan yang disampaikan Yordan di hadapan para demonstran tidak digubris oleh peserta aksi dan bahkan justru menyerang Yordan dengan menyiram air mineral dan melemparinya dengan botol minuman. Sehingga, aparat pun terpaksa segera mengevakuasi Yordan dan Fuad keluar dari tengah kerumunan massa aksi.
Yordan M. Batara Goa didampingi Fuad Bernadi dari Fraksi PDI Perjuangan saat keluar menemui dan bicara di hadapan demonstran.
Untuk diketahui, berikut ini adalah 4 tuntutan massa aksi Indonesia Gelap.
LAMPIRAN KAJIAN SUBSTANSI TUNTUTAN #INDONESIAGELAP
Pendahuluan
Gerakan #IndonesiaGelap lahir sebagai respons terhadap kebijakan yang merugikan rakyat dan
melemahkan demokrasi. Berikut adalah kajian substantif yang menjelaskan urgensi tuntutan
aksi, disertai data, dampak sosial-ekonomi, serta rekomendasi kebijakan.
1. SAHKAN UNDANG-UNDANG PRO RAKYAT
1.1 RUU Masyarakat Adat.
* Latar Belakang: Konflik agraria dan kriminalisasi akibat belum adanya payung hukum
yang kuat.
* Dampak: 1,6 juta hektar tanah adat berkonflik dengan korporasi (AMAN).
* Rekomendasi: Mendesak DPR segera mengesahkan RUU ini.
1.2 RUU Perampasan Aset.
* Latar Belakang: Kesulitan menyita aset koruptor menyebabkan kerugian Rp 200 triliun
(ICW).
* Dampak: Negara kehilangan potensi pemulihan aset.
* Rekomendasi: Mendorong regulasi pemulihan aset demi kepentingan rakyat.
1.3 RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT).
* Latar Belakang: 4,2 juta pekerja PRT tidak memiliki perlindungan hukum (ILO).
* Dampak: Rentan eksploitasi dan kekerasan.
* Rekomendasi: Mendesak pengesahan UU untuk perlindungan legal PRT.
2. TOLAK UNDANG-UNDANG ANTI RAKYAT
2.1 Revisi UU TNI & POLRI.
* Latar Belakang: Potensi perluasan peran TNI-Polri di ranah sipil.
* Dampak: Meningkatkan represi dan melemahkan demokrasi.
* Rekomendasi: Penguatan reformasi sektor keamanan tanpa perluasan peran militer.
2.2 Revisi UU Minerba & Kejaksaan.
Baca Juga: Gudang Milik Pengusaha Pelapor Wawali Surabaya Digeruduk Massa
* Latar Belakang: Menguntungkan oligarki tambang, melemahkan independensi hukum.
* Dampak: Eksploitasi SDA dan berkurangnya independensi kejaksaan.
* Rekomendasi: Menolak revisi yang pro-oligarki, dorong regulasi yang berpihak pada
rakyat.
3. EVALUASI KEBIJAKAN YANG MERUGIKAN RAKYAT
3.1 Efisiensi Anggaran & Kabinet Gemuk
* Latar Belakang: Pemborosan anggaran akibat kabinet gemuk.
* Dampak: Pemangkasan anggaran pendidikan, kesehatan, infrastruktur.
* Rekomendasi: Evaluasi INPRES No. 1 Tahun 2025 dan alokasi ulang anggaran.
3.2 Pelaksanaan Program Makan Bergizi (MBG).
* Latar Belakang: Masalah distribusi, pengawasan, dan kualitas makanan.
* Dampak: 30% makanan tidak layak konsumsi.
* Rekomendasi: Audit menyeluruh, skema distribusi yang lebih baik, atau pembatalan
program.
4. BATALKAN KEBIJAKAN YANG MEMBAHAYAKAN DEMOKRASI
4.1 Multifungsi TNI-Polri.
* Latar Belakang: Bertentangan dengan reformasi demokrasi.
Baca Juga: Demo Tolak UU TNI di Surabaya Kisruh
* Dampak: Potensi pelanggaran HAM meningkat (SETARA Institute).
* Rekomendasi: Tolak kebijakan ini, perkuat supremasi hukum.
4.2 INPRES No. 1/2025, APBN untuk IKN, MBG, Danantara
* Latar Belakang: Pembebanan APBN untuk proyek non-prioritas.
* Dampak: Defisit anggaran Rp 150 triliun dalam 10 tahun.
* Rekomendasi: Hentikan alokasi APBN untuk proyek non-mendasar, prioritaskan
pendidikan dan kesehatan.
Kesimpulan
Tuntutan aksi #IndonesiaGelap didasarkan pada kajian data dan fakta yang kuat. Kami
mendesak pemerintah dan DPR untuk segera bertindak demi kepentingan rakyat, bukan
oligarki. Masyarakat sipil akan terus mengawal dan memastikan demokrasi tetap berada di
jalur yang benar. Arek Gerak & Aliansi Masyarakat Sipil Surabaya & Jawa Timur.
AREK GERAK & ALIANSI MASYARAKAT SIPIL SURABAYA & JAWA TIMUR
Kami adalah gabungan berbagai elemen masyarakat yang peduli terhadap masa depan
kebijakan publik yang transparan dan adil untuk masyarakat luas. (ASB)
Editor : Redaktur
