Potretkota.com - Tuai kritik untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur (Jatim) yang ikut Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) juga mendapat sorotan dari Keluarga Besar Rakyat Jawa Timur (KBRJ).
Ketua KBRJ Nasirudin mengatakan, tidak ingin Anggota DPRD Jatim yang pergi ke Luar Negeri hanya disanksi masyarakat secara sosial, baik etika dan moral.
Baca Juga: Desak Audit Total, AMAK Soroti Revitalisasi Pasar Keputran
“Kalau perlu Aparat Penegak Hukum (APH) turun tangan memeriksa perjalanan dinas anggota dewan yang pergi luar negeri. APH harus memanggil pihak-pihak terkait,” katanya, Kamis (15/5/2025).
Baca Juga: ARSAS Cangkrukan Bersama Elemen Masyarakat Surabaya
Tanpa sebab, lantaran anggaran anggota DPRD Jatim yang pergi ke Luar Negeri tidak ditemukan. “Kalau ini pakai anggaran dinas, tidak ada perencanaan, non budgeting, ini bisa ranah korupsi,” tambah Nasir sapaan akrabnya.
Baca Juga: DPRD Soroti Pemasangan Tiang dan Kabel Wifi di Kota Pasuruan
Menurut Nasir, ada hal aneh jika keberangkatan anggota DPRD Jatim ke Luar Negeri pakai anggaran dinas lain bukan menggunakan perencanaan Sekretariat Dewan (Sekwan). “Kalau ini bukan menggunakan belanja Sekwan, maka yang bertanggung jawab penuh itu dari kedinasan terkait,” ucapnya. (ASB)
Editor : Redaksi
