Potretkota.com - Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H, memerintahakan agar status Terdakwa H. Moch. Suharsono, S.H., Bin Almarhum Abu Hasan dari tahanan kota menjadi tahahana rutan, Rabu (23/7/2025).
Karena perintah dalam persidangan sudah dibacakan, Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan, Muhammad Fahri dan Zultoni hanya bisa menjalankan. “Setelah ada salinan penetapan dari Majelis Hakim, Terdakwa Suharsono langsung dikirim ke Rutan,” katanya.
Baca Juga: Penerima Hibah Pokir Lilik Hendarwati DPRD Jatim Ungkap Adanya Permintaan Dana CSR
Perubahan status tahanan kota menjadi tahanan rutan, Zakaria penasihat hukum Terdakwa Suharsono pun tak bisa berbuat banyak. “Saya juga cukup kaget, karena kita sudah mengajukan tetap sebagai tahanan kota mulai pekan kermarin, tapi ternyata ada penetapan hari ini,” ujarnya.
Terdakwa Suharsono yang sudah berusia 62 tahun menurut Zakaria punya banyak riwayat sakit. “Ada lambung, darah tinggi, diabet, untuk rekam medis pihak rumah sakit yang lebih paham,” tambahnya.
Baca Juga: Daftar Gratifikasi Proyek Pemkot Surabaya Berdasar Ingatan Ganjar Siswo Pramono Tahun 2017-2021
Sebelumnya, Terdakwa Suharsono kepada Majelis Hakim PN Tipikor Surabaya mengaku, alasan memakai kursi roda karena sakit. “Kalau berdiri muter-muter, pusing, mau jatuh,” akunya, masih bisa mendengar dan menyimak persidangan dengan baik.
Untuk diketahui, Terdakwa Suharsono pensiunan Polsek Kenjeran Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya didakwa menerima aliran uang ganti rugi pengadaan tanah untuk Pembangunan Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura (Rest Area/Parkir Umum) di Desa Pangpong dan Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, senilai Rp1.278.900.000.
Baca Juga: Bu Panut Pedagang Lawas, Bertahan di Tengah ‘Matinya’ Destinasi Wisata Kenpark
Padahal, seharusnya uang ganti rugi yang dititipkan PN Bangkalan diterima PT PKHI. Terdakwa Suharsono bisa mendapatkan uang atas bantuan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan, Hj. Ngatmisih, SH. M. Hum, tahun 2017 lalu.
Terdakwa Ngatmisih sendiri sudah dijatuhkan pidana selama 6 tahun, denda Rp200 juta subsider kurungan 3 bulan. Meski melakukan upaya kasasi, putusan Ngatmisih tetap sama. (Hyu)
Editor : Redaksi
