Potretkota.com - Ketua Umum Yayasan Lembaga Hukum Perlindungan Konsumen & Pelaku Usaha (YLHPKPU) Edy Susanto menilai Aparat penegak hukum (APH) lamban dalam menangani kasus penyimpangan LPG bersubsidi 3 kilogram yang terindikasi disalahgunakan mengolah minuman keras (miras).
"APH seharusnya bergerak melakukan penyelidikan terkait LPG bersubsidi yang disalahgunakan dalam penggunaanya di Bangil," kata Edy Susanto, Selasa (29/7/2025).
Baca Juga: Polisi Sebut 65 Warga Jadi Korban Perumahan AB Jaya Pasuruan
Menurut Edy Susanto, LPG bersubsidi 3 kilogram seharusnya diperuntukan untuk masyarakat miskin. "Pangkalan LPG yang menjual LPG bersubsidi 3 kilogram ke pelaku usaha home industri atau peternakan ayam merupakan pelanggaran dan harus ditindak oleh APH," imbuhnya.
Praktek LPG bersubsidi 3 kilogram yang disalahgunakan dalam penyaluranya berada di wilayah Kecamatan Bangil, yakni di Kelurahan Dermo, Kelurahan Latek dan Desa Manaruwi bahkan diduga kuat pangkalan yang berada diatas menjual kepada pembuat minuman keras jenis Arak.
Baca Juga: Dinas Perkim Ungkap Perumahan AB Jaya Belum Kantongi Izin
Sebelumnya, Masyarakat di Pantura Bangil mengeluhkan ketersediaan LPG bersubsidi 3 kilogram yang diperuntukkan untuk masyarakat miskin menghilang dari pasaran, Namun ada di pangkalan tapi tidak dijual kepada masyarakat umum.
LPG bersubsidi 3 kilogram menurut Peraturan Gubenur Jawa Timur dijual di pangkalan resmi di harga Rp18.000. Namun pangkalan resmi seringkali menjual diatas harga yang ditetapkan yakni Rp20.000.
Baca Juga: Idul Adha 2026, Polres Pasuruan Kurban 16 Sapi dan 57 Kambing
"Harga sudah diatur di Pergub. Pangkalan nakal yang menjual harga diatasnya seharusnya diberikan sangsi," pungkas Edy Susanto. (dyt)
Editor : Redaksi
