Potretkota.com - Pemerintah Kota (Pemkot) masih dianggap remang-remang dalam rencana anggaran terkait penanganan Covid-19 di Kota Surabaya. Hal itu, dinilai oleh Komisi A tidak serius saat rapat teleconfrensi bersama dengan DPRD Kota Surabaya.
Sekretaris Komisi A Camilia Habiba menyebut, Pemerintah Kota Surabaya tidak jelas dalam membuat rencana anggaran untuk penanganan Corona. Karena, anggaran Rp 196 miliar yang direncanakan tidak transparan dari mana asalnya.
Baca juga: Komisi V DPR RI Tinjau Pelabuhan Tanjung Emas Semarang
Bahkan, Habiba menilai rencana anggaran sebesar Rp 196 miliar untuk penanganan Corona hanya hoax. Sebab, Pemkot tidak bisa menyebutkan dari OPD mana anggaran sebesar itu. Meskipun, kata Politisi Perempuan tersebut Pemkot harusnya bisa lebih besar lagi anggaran buat penanganan Covid-19 di Kota Pahlawan tersebut. Namun, dengan catatan semuanya harus transparan.
"Dalam rapat konsolidasi, bukan rapat paripurna atau pengambilan keputusan kemarin itu (Senin,7/3/2020), hanya rapat koordinasi penanganan Covid-19. Dalam rapat itu ditemukan angka Rp 196 miliar itu masih belum ada wujudnya, itu masih angka hoax. Karena saat Bapeko ditanya terkait angka itu disuplay dari mana, tidak bisa menjelaskan, ditanya sumbernya dari mana tidak bisa menjelaskan," kata Perempuan yang akrab dipanggil Ning Habiba ini pada media.
Karena itu, angka Rp 196 miliar, lanjut Habiba akan diblejeti lagi, agar lebih jelas. Karena, menurutnya Surabaya dengan penduduk kurang lebih 3 juta, harusnya anggarannya lebih dari Rp 196 miliar. Kalau di angka itu, katanya hanya 2 persen dari APBD Kota Surabaya. Sedangkan, APBD Surabaya Rp 10 Triliun.
"Kita akan blejeti lagi terkait dengan angka 196 itu, karena Surabaya dengan jumlah 3 juta jiwa harusnya untuk penanganan Covid-19 ini lebih dari angka itu, apalagi angka tersebut hanya dua persen dari APBD Surabaya, karena APBD Surabaya itu Rp 10 triliun," tegas Habiba.
Baca juga: Kadis Peternakan Jatim Enggan Komentari Soal PMK, Ada Apa?
Lebih lanjut, Habiba berharap Pemkot bisa menunjukkan bahwa Surabaya sebagai Smart City. Karena, menurutnya Pemkot terkesan tidak punya konsep yang jelas dalam penanganan pandemi tersebut. Sehingga, ia menganggapnya apa yang dilakukan Pemkot hanya sekadar Show Force (unjuk kekuatan) saja. "Pemkot terkesan show force saja dalam penanganan Corona ini," celetuknya.
Sedangkan senada dengan Habiba. Imam Syafi'i juga mengatakan, Surabaya merupakan Kota Smart City dan Kelas Dunia. Namun, dalam penanganan Covid-19 tidak kelihatan cerdasnya. Karena, dari pihak Komisi A yang mana menanyakan dengan OPD yang menjadi mitra Komisi A. Itu menurut Imam, tidak bisa menjelaskan angka 196 miliar itu dari mana. Dan, tidak bisa menjelaskan untuk apa dan realisasinya kapan.
"Surabaya ini sebagai Smart City dan katanya kelas dunia. Namun, dalam menangani Covid-19 ini tidak terlihat cerdasnya. Anggaran yang direncanakan untuk penanganan Covid-19 itu saja masih berupa angka, konsepnya bagaimana belum ada dan realisasinya apakah April ini atau kapan, belum jelas," tegas Imam.
Baca juga: Inspektorat Sebut Ketua dan Wakil DPRD Jatim Urunan Korupsi Lampu Rp10 Miliar
Sedangkan, dari Arif Fathoni yang juga dari Komisi A, menilai anggaran yang diajukan Pemkot untuk Covid-19 itu masih kurang. Karena, alasanya apa yang diajukan Pemkot itu sepertinya belum sistemik.
Untuk itu, pihaknya akan mendorong Pemkot untuk segera mereposisi anggaran untuk penanganan Covid-19 agar lebih cepat. Mengingat penyebarannya di Surabaya juga cukup tinggi. "Dari kami akan segera mendorong pemerintah kota untuk segera mereposisi untuk penanganan Covid-19 ini," pungkas Thoni. (Qin)
Editor : Redaksi